Pengadaan Kendaraan Taktis Maung TNI-Polri: Kebutuhan Operasional, Bukan Sasaran Efisiensi Anggaran

Penyerahan 700 unit mobil taktis Maung MV3 kepada TNI dan Polri pada 1 Maret 2025, di tengah kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran kementerian/lembaga, telah menimbulkan pertanyaan publik. Namun, pihak Istana Kepresidenan memberikan klarifikasi resmi terkait pengadaan tersebut. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kendaraan Maung merupakan aset penting yang dibutuhkan untuk operasional TNI dan Polri, dan karenanya tidak termasuk dalam lingkup kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025, Hasan Nasbi menekankan bahwa mobil Maung bukanlah kendaraan dinas dalam artian biasa. “Kendaraan ini merupakan alat operasional yang vital bagi tugas dan fungsi TNI dan Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah difokuskan pada penghematan yang tidak mengorbankan pelayanan publik dan operasional inti lembaga negara, khususnya di sektor keamanan dan pertahanan.

Lebih lanjut, Hasan Nasbi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak serta-merta diberlakukan pada semua sektor. “Pelayanan dasar, pelayanan pegawai, dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak termasuk dalam kebijakan penghematan ini,” tegasnya. Pengadaan Maung, sebagai bagian dari upaya modernisasi alutsista TNI dan Polri, dikategorikan sebagai kebutuhan operasional yang esensial untuk mendukung tugas-tugas keamanan dan ketertiban negara.

Rincian distribusi kendaraan Maung MV3 yang diserahkan pada tahap kedua ini adalah sebagai berikut:

• Mabes TNI: 50 unit
• TNI Angkatan Darat: 400 unit
• TNI Angkatan Laut: 100 unit
• TNI Angkatan Udara: 100 unit
• Polri: 50 unit

Total 700 unit yang baru diserahkan ini merupakan bagian dari total 4.100 unit yang telah dipesan kepada PT Pindad. Pengadaan kendaraan taktis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan operasional TNI dan Polri dalam menjalankan tugasnya, sekaligus mendukung keamanan dan stabilitas negara.

Pemerintah memastikan bahwa proses pengadaan telah dilakukan sesuai prosedur dan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada publik terkait pengadaan kendaraan taktis Maung di tengah kebijakan efisiensi anggaran.