Parlemen Hungaria Tetapkan Larangan Parade LGBT, Picu Protes Besar-besaran

Parlemen Hungaria telah mengesahkan undang-undang kontroversial yang melarang penyelenggaraan parade kebanggaan LGBT, memicu gelombang protes dan kecaman dari berbagai pihak. Keputusan ini diambil oleh parlemen yang didominasi Partai Fidesz pimpinan Perdana Menteri Viktor Orban, Selasa (18/3/2025), setelah proses legislasi yang dipercepat. Undang-undang tersebut melarang segala bentuk acara publik yang berkaitan dengan komunitas LGBT, termasuk parade tahunan Budapest Pride yang selama ini menjadi ajang ekspresi dan advokasi bagi kelompok minoritas seksual tersebut. Alasan yang diajukan pemerintah adalah potensi bahaya terhadap anak-anak, klaim yang dibantah keras oleh para aktivis dan kelompok hak asasi manusia.

Proses pengesahan undang-undang ini berlangsung di tengah suasana tegang. Anggota parlemen oposisi dari partai Momentum melakukan aksi protes di dalam ruang sidang dengan menyalakan suar, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dianggap represif dan anti-demokrasi ini. Di luar gedung parlemen, ribuan demonstran turun ke jalan, mengecam undang-undang tersebut dan menuntut pemerintah menghormati hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan berkumpul. Aksi demonstrasi meluas hingga ke Jembatan Margaret di Budapest, dengan para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang menentang larangan tersebut. Wali Kota Budapest, yang berasal dari partai liberal, juga ikut mengkritik keras kebijakan pemerintah ini.

Undang-undang yang baru disahkan ini memberikan sanksi denda yang cukup besar, hingga 200.000 forint Hungaria (sekitar Rp 9 juta), kepada siapa pun yang terbukti menghadiri acara yang dilarang. Pemerintah berdalih bahwa dana denda tersebut akan dialokasikan untuk 'perlindungan anak'. Lebih mengkhawatirkan lagi, pemerintah berencana untuk menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi para peserta acara yang dilarang. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Keputusan kontroversial ini muncul di tengah meningkatnya tensi politik menjelang pemilihan umum tahun 2026. Perdana Menteri Orban, yang tengah menghadapi tantangan dari partai-partai oposisi, telah beberapa kali mengkritik komunitas LGBT dan mengancam untuk menindak tegas pendanaan asing bagi media independen dan LSM di Hungaria. Langkah ini diinterpretasikan oleh sebagian pihak sebagai upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menekan suara-suara kritis.

Terlepas dari larangan yang telah diberlakukan, penyelenggara Budapest Pride menyatakan tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan parade tahun ini. Mereka bertekad untuk terus memperjuangkan hak-hak komunitas LGBT dan menentang segala bentuk diskriminasi dan penindasan. Langkah selanjutnya dari penyelenggara dan respons dari pemerintah atas rencana penyelenggaraan parade tersebut akan menjadi fokus perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan.

Berikut poin-poin penting dari pemberitaan ini:

• Parlemen Hungaria meloloskan undang-undang yang melarang parade LGBT.
• Proses pengesahan undang-undang berlangsung cepat dan diwarnai protes.
• Demonstrasi besar-besaran terjadi di Budapest sebagai bentuk penolakan.
• Undang-undang tersebut mengancam hukuman denda dan penggunaan teknologi pengenalan wajah.
• Pemerintah beralasan untuk melindungi anak-anak, sementara oposisi menuduhnya represif dan anti-demokrasi.
• Penyelenggara Budapest Pride tetap berencana menggelar parade meskipun ada larangan.
• Situasi politik menjelang Pemilu 2026 menjadi latar belakang penting dari peristiwa ini.