Kemendag Pastikan Kasus Beras 5 Kg Tak Sesuai Takaran Ditangani Bareskrim

Viral di media sosial, video yang memperlihatkan beras kemasan 5 kilogram yang ternyata hanya berbobot 4 kilogram ketika ditimbang telah menjadi perhatian publik. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberikan tanggapan resmi terkait isu tersebut. Direktur Jenderal PKTN, Moga Simatupang, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui permasalahan ini dan menyatakan bahwa proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran takaran beras tersebut saat ini tengah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Kasus beras yang tidak sesuai takaran tersebut telah kami ketahui dan saat ini sedang ditangani oleh pihak Bareskrim Polri," ujar Moga saat diwawancarai di SPBU 34.167.12 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (19/3/2025). Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kemendag dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan praktik curang dalam perdagangan. Kecepatan respon Kemendag ini diharapkan dapat mencegah meluasnya praktik serupa dan melindungi hak konsumen.

Berbeda dengan kasus Minyakita sebelumnya, beras yang menjadi sorotan kali ini bukanlah beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), melainkan beras premium. Namun, Moga menekankan bahwa tindakan tersebut tetap melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah yang tertera.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap konsumen. Pasal-pasal dalam UU tersebut memberikan sanksi tegas bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran, meliputi denda dan bahkan hukuman pidana. Kemendag akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ini oleh Bareskrim Polri dan memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pihak Kemendag juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan teliti dalam membeli produk, serta melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan indikasi pelanggaran terkait takaran atau kualitas produk. Transparansi dan keterbukaan informasi dari pihak Kemendag sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan perlindungan konsumen berjalan efektif. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pelaku usaha untuk selalu menaati peraturan dan etika bisnis yang berlaku, demi terciptanya iklim perdagangan yang sehat dan adil bagi semua pihak.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan terkait kasus ini:

• Kasus beras 5 kg tak sesuai takaran sedang diproses Bareskrim Polri.
• Beras yang dimaksud bukanlah beras program SPHP, melainkan beras premium.
• Kasus ini tetap melanggar UU Perlindungan Konsumen.
• Kemendag menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan jika menemukan pelanggaran.
• Kemendag berkomitmen untuk melindungi hak konsumen.

Semoga dengan adanya penanganan kasus ini secara tuntas, dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha nakal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan pemerintah dalam menjaga kualitas dan kuantitas produk yang beredar di pasaran.