Wali Kota Bandung Usulkan Pembentukan Intelijen Kebencanaan dan BPBD untuk Perkuat Mitigasi Bencana

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menginisiasi pembentukan unit intelijen kebencanaan guna meningkatkan kemampuan mitigasi bencana di wilayahnya. Inisiatif ini, yang telah didiskusikan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertujuan untuk memperoleh informasi dini mengenai potensi bencana di Kota Bandung, mulai dari daerah hulu hingga hilir. Sistem peringatan dini yang lebih efektif diharapkan dapat meminimalisir dampak buruk bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.

Informasi dini yang dikumpulkan oleh unit intelijen kebencanaan ini akan mencakup berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Bandung. Di wilayah utara, seperti Lembang dan sekitar Gunung Manglayang, ancaman gempa bumi, tanah longsor, dan banjir bandang menjadi perhatian utama. Sementara di wilayah hilir, ancaman utama berasal dari luapan Sungai Citarum yang kerap menyebabkan banjir di musim hujan. Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, pemerintah kota dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti melakukan evakuasi warga atau menutup akses jalan sebelum bencana terjadi. "Tujuan utama pembentukan unit ini adalah untuk mencegah jatuhnya korban jiwa akibat bencana," tegas Wali Kota Farhan.

Selain pembentukan unit intelijen kebencanaan, Pemerintah Kota Bandung juga tengah berupaya membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Saat ini, tanggung jawab penanggulangan bencana masih diemban oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Namun, dengan pembentukan BPBD, diharapkan penanganan bencana akan lebih terstruktur dan terintegrasi. Pembentukan BPBD ini sedang dalam tahap finalisasi, termasuk perencanaan sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan. Wali Kota Farhan optimis BPBD dapat diresmikan pada tahun ini dan anggarannya dapat terakomodasi dalam APBD Perubahan.

Langkah-langkah strategis ini diyakini akan memperkuat sistem peringatan dini dan respons terhadap bencana di Kota Bandung. Dengan adanya unit intelijen kebencanaan dan BPBD yang terintegrasi, diharapkan Kota Bandung akan lebih siap menghadapi potensi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kota Bandung, dengan beragam titik rawan bencana seperti banjir dan longsor, memerlukan sistem mitigasi bencana yang handal dan responsif untuk melindungi warganya.

Langkah-langkah konkret yang sedang dilakukan pemerintah kota antara lain:

• Finalisasi pembentukan unit intelijen kebencanaan yang berfokus pada pengumpulan informasi dari hulu hingga hilir sungai-sungai di Kota Bandung.
• Penyusunan rencana anggaran dan penentuan sumber daya manusia untuk mendukung operasional unit intelijen kebencanaan.
• Finalisasi pembentukan BPBD Kota Bandung, termasuk perencanaan anggaran dan pengadaan personel.
• Koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait lainnya dalam upaya mitigasi bencana.

Pembentukan unit intelijen kebencanaan dan BPBD merupakan komitmen nyata Pemerintah Kota Bandung dalam melindungi warganya dari ancaman bencana. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan rasa aman dan mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh bencana alam.