Wacana Pemotongan THR ASN Kepri Picu Protes Keras dari Karyawan Negeri

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menghadapi gelombang penolakan menyusul beredarnya wacana pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 25 persen. Rencana tersebut, yang bertujuan untuk mensubsidi THR tenaga honorer, telah memicu kemarahan dan protes dari para ASN, yang terwujud dalam sebuah petisi online yang telah mengumpulkan ratusan tanda tangan. Petisi yang berjudul “Tolak Potong THR ASN Kepri Jadi 75 Persen yang Dibagikan ke Honorer” ini telah mencapai angka 969 tanda tangan hingga Rabu (19/3/2025), menunjukkan tingkat keprihatinan yang signifikan di kalangan ASN Pemprov Kepri.

Para penandatangan petisi, seperti yang terlihat pada beberapa komentar, mengecam keras rencana pemotongan tersebut. Mereka menganggap pemotongan THR tanpa persetujuan merupakan tindakan yang tidak adil dan bahkan mendekati korupsi. Salah satu penandatangan, dengan akun Mi Mft, menyatakan kekecewaannya karena THR dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang seharusnya menjadi penopang keuangan, malah terancam dikurangi. Ia mengatakan bahwa TPP-nya sendiri sudah dua bulan belum dibayarkan, sehingga THR menjadi sangat vital untuk menutupi kebutuhan mendesak. Sentimen serupa diungkapkan oleh akun By By yang menekankan bahwa pemotongan THR akan berdampak signifikan pada kesejahteraan keluarganya. Ia juga menyoroti dugaan nepotisme dalam kebijakan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri.

Menanggapi gelombang protes ini, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memberikan klarifikasi bahwa wacana pemotongan THR masih dalam tahap pembahasan. Ia menekankan bahwa saat ini proses kajian masih berlangsung di Badan Keuangan Daerah (BKAD) dan berharap agar proses pembahasan ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak yang lebih besar. Pratamura juga menambahkan bahwa penyaluran THR untuk ASN dan honorer dijadwalkan akan dimulai pada minggu depan, dengan penekanan bahwa pembayaran THR ASN sebesar 75 persen masih menunggu finalisasi pembahasan di BKAD. Meskipun wacana pemotongan THR masih berupa rencana, protes keras dari ASN menunjukkan betapa sensitifnya isu ini dan pentingnya pemerintah daerah untuk mempertimbangkan aspirasi dan dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan para ASN.

Kejelasan mekanisme pemotongan THR, jika tetap diterapkan, menjadi hal yang krusial. Transparansi dalam alokasi dana dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan ASN sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Ke depannya, Pemprov Kepri perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan ASN dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi aktif dari para ASN yang bersangkutan, sehingga tercipta solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak.

• Daftar poin penting mengenai wacana pemotongan THR ASN:

• Wacana pemotongan THR ASN Kepri sebesar 25% untuk subsidi THR tenaga honorer.

• Munculnya petisi online yang menentang pemotongan THR tersebut, telah ditandatangani ratusan orang.
• Protes keras dari ASN yang menganggap pemotongan sebagai tindakan tidak adil dan bahkan korupsi.
• Klarifikasi dari Wakil Gubernur Kepri bahwa wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan di BKAD.
• Jadwal penyaluran THR di minggu depan, dengan pembayaran 75% untuk ASN masih menunggu finalisasi.
• Pentingnya transparansi dan komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan ASN untuk mencegah eskalasi konflik.