Penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu: Manuver Politik Jelang Pilpres 2028?

Penahanan Ekrem Imamoglu, Wali Kota Istanbul dan rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan, telah mengguncang kancah politik Turki. Penggerebekan yang dilakukan aparat kepolisian Turki pada Rabu (19/3) terhadap kediaman Imamoglu, menyusul pencabutan gelar sarjananya oleh Universitas Istanbul, memicu kecaman keras dari partai oposisi dan menimbulkan spekulasi mengenai motif di balik tindakan tersebut. Kejadian ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Imamoglu dijadwalkan dinobatkan sebagai kandidat presidensial partai oposisi, CHP, untuk pemilihan presiden 2028.

Kejaksaan Agung Istanbul mengemukakan sejumlah tuduhan serius terhadap Imamoglu, termasuk penyuapan, pemerasan, dan kepemimpinan sebuah “organisasi kriminal”. Lebih dari 100 tersangka, termasuk Imamoglu, telah ditangkap dalam operasi tersebut. Pihak kejaksaan mengaitkan penahanan ini dengan penyelidikan dugaan “kecurangan tender” yang telah dibuka sejak tahun 2023. Namun, laporan media lokal juga menyebutkan keterkaitan penahanan ini dengan penyelidikan terpisah yang menuduh Imamoglu membantu Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang. Informasi ini disampaikan oleh kantor berita Anadolu, media yang berafiliasi dengan pemerintah.

Reaksi terhadap penahanan ini pun beragam. Partai CHP, yang menaungi Imamoglu, mengecam keras tindakan tersebut. Ketua CHP, Ozgur Ozel, menyebut penahanan ini sebagai sebuah “upaya kudeta terhadap presiden kita berikutnya,” menggarisbawahi besarnya dampak politik dari peristiwa ini. Ozel menegaskan bahwa partai tidak akan menyerah dan percaya pada kemenangan keinginan rakyat. Di sisi lain, Pemerintah Turki melalui kantor Gubernur Istanbul, merespon penahanan ini dengan mengeluarkan larangan demonstrasi hingga 23 Maret, sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya pencegahan terhadap aksi protes yang telah direncanakan oleh CHP.

Imamoglu sendiri, melalui unggahan video di media sosial X, menyampaikan bahwa ratusan polisi telah menggerebek rumahnya dan menyatakan kepercayaan diri kepada rakyat. Pernyataan ini menguatkan persepsi publik mengenai adanya kecurigaan atas motif politik di balik penahanan tersebut. Sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa penahanan ini merupakan upaya untuk melemahkan kekuatan politik Imamoglu menjelang pemilihan presiden 2028, mengingat popularitas dan peluangnya sebagai penantang kuat bagi Erdogan.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai independensi peradilan di Turki dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Pencabutan gelar sarjana Imamoglu, yang secara langsung membahayakan peluangnya dalam pencalonan presiden, semakin memperkuat anggapan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari strategi politik untuk menyingkirkan rival politik utama Erdogan. Situasi ini semakin memanaskan suhu politik di Turki menjelang kontestasi elektoral yang krusial di masa depan.

Kronologi Kejadian:

• Rabu (19/3): Penggerebekan dan penahanan Ekrem Imamoglu.
• Sebelumnya: Pencabutan gelar sarjana Imamoglu oleh Universitas Istanbul.
• Beberapa hari sebelum penahanan: Imamoglu dijadwalkan menjadi kandidat presidensial CHP.
• Setelah penahanan: Larangan demonstrasi oleh pemerintah Istanbul.
• Reaksi: Kecaman keras dari partai oposisi dan pendukung Imamoglu.

Bagaimana perkembangan selanjutnya dan dampaknya terhadap peta politik Turki akan menjadi sorotan dunia internasional dalam beberapa bulan ke depan. Perkembangan kasus ini akan menentukan tidak hanya masa depan Imamoglu, tetapi juga konfigurasi politik menjelang pemilihan presiden 2028.