Gus Ipul Tekankan Peran Kepala Daerah NTT dalam Akurasi Data Bansos dan Suksesnya Program Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memastikan akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan keberhasilan program Sekolah Rakyat. Dalam pertemuan dengan Gubernur NTT dan para bupati/walikota di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) pada Selasa (18/3/2025), Gus Ipul menegaskan bahwa validasi data DTSEN merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta persetujuan kepala daerah atas data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). "Data DTSEN harus ditandatangani bupati/walikota untuk memastikan pemutakhiran data yang akurat," tegas Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/3/2025). Sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyimpangan.

Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan pentingnya kontribusi kepala daerah dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat, inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan di desil 1 dan 2 DTSEN. Ia menjelaskan bahwa pendirian sekolah-sekolah ini akan diprioritaskan di lokasi yang tanahnya merupakan aset milik kabupaten/kota. "Model pendirian Sekolah Rakyat bisa melalui revitalisasi aset pemerintah daerah," ujarnya. Gus Ipul pun meminta koordinasi aktif dari para kepala daerah dalam memberikan data usulan revitalisasi aset dan tanah milik pemerintah daerah untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Langkah ini membutuhkan perencanaan dan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Proses ground checking atau uji petik DTSEN yang saat ini tengah berlangsung di seluruh Indonesia juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Gus Ipul secara khusus meminta Dinas Sosial (Dinsos) di setiap daerah untuk aktif berpartisipasi. "Saya mohon dukungan pemutakhiran data melalui Dinsos. Para Kadinsos perlu dilibatkan secara aktif dalam proses ini," imbuhnya. Peran aktif Dinsos dinilai krusial untuk memastikan data yang akurat dan terupdate untuk penyaluran bansos.

Sebagai bentuk peningkatan kolaborasi dan akuntabilitas, Gus Ipul mengumumkan rencana pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengawasi dan menilai kinerja para pendamping/pilar sosial Kemensos. "Pemerintah daerah akan diberi wewenang untuk mengawasi pendamping kami, dengan bobot penilaian mencapai 30 persen. Hal ini dilakukan melalui Dinsos untuk memastikan integrasi program berjalan efektif," jelas Gus Ipul. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas program sosial.

Gubernur NTT, Emanuel Melki Laka Lena, merespon positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya mendukung penuh proses integrasi program Kemensos di daerah. Ia menekankan pentingnya akurasi data DTSEN agar bantuan sosial tepat sasaran. "Kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan tepat sasaran," tegas Gubernur Melki. Komitmen ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi program ini antara lain:

• Validasi Data DTSEN: Persetujuan kepala daerah atas data DTSEN untuk memastikan akurasi dan transparansi.
• Program Sekolah Rakyat: Revitalisasi aset pemerintah daerah untuk membangun sekolah bagi masyarakat miskin ekstrem dan kelompok rentan.
• Peran Dinsos: Keterlibatan aktif Dinsos dalam pemutakhiran data DTSEN dan pengawasan pendamping sosial.
• Pengawasan Pendamping Sosial: Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk menilai kinerja pendamping sosial.
• Integrasi Program: Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas program.