Proses Pengalihan Saham BUMN ke Danantara Diulas Ekstensif dalam Rapat Tertutup

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, menjalani rapat tertutup selama empat jam bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu, 19 Maret 2025. Rapat yang berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga 15.00 WIB tersebut berfokus pada proses krusial pengalihan atau inbreng kepemilikan saham BUMN ke Danantara. Penjelasan detail mengenai teknis proses ini menjadi inti pembahasan, yang mengharuskan rapat dilakukan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan informasi sensitif terkait aspek korporasi, hukum, dan akuntansi.

Menurut keterangan Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, proses inbreng saham akan diprioritaskan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus Perseroan Terbatas (PT). Sementara itu, BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum proses inbreng dapat dilakukan. "BUMN yang berbentuk Perum masih dalam tahap pengkajian. Sedangkan BUMN non-Perum yang akan diinbrengkan berkaitan dengan operasional," jelas Tiko seusai rapat di Gedung DPR RI. Ia menekankan bahwa kerumitan proses, yang meliputi aspek hukum dan akuntansi yang sangat teknis, menjadi alasan utama rapat digelar secara tertutup. Pembahasan meliputi berbagai detail, mulai dari struktur korporasi hingga implikasi hukum dari setiap langkah yang akan diambil dalam proses pengalihan saham ini.

Lebih lanjut, Dony Oskaria menjelaskan bahwa rapat tersebut juga membahas rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme inbreng saham BUMN ke Danantara. "Kami tengah menyusun PP terkait inbreng. Konsultasi dengan DPR terkait PP inbreng ini sangat penting, karena sesuai dengan ketentuan undang-undang," ungkap Oskaria. Target penyelesaian proses inbreng saham ini dicanangkan sebelum akhir Maret 2025, yang akan diikuti dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN. Oskaria optimis bahwa proses ini akan berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif, mengingat beberapa RUPS BUMN dijadwalkan pada akhir bulan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan proses ini berjalan sesuai rencana dan regulasi yang berlaku.

Rapat tertutup tersebut menandakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengalihan saham BUMN yang bernilai strategis bagi perekonomian nasional. Komunikasi intensif antara pemerintah, DPR, dan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan proses ini, menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan terhadap kepentingan negara.

Poin-poin penting yang dibahas dalam rapat:

• Prioritas inbreng saham BUMN berbentuk PT.
• Kajian lanjutan untuk BUMN berbentuk Perum.
• Pembahasan teknis mengenai aspek korporasi, hukum, dan akuntansi.
• Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait inbreng saham.
• Target penyelesaian inbreng sebelum akhir Maret 2025.
• Rencana pelaksanaan RUPS BUMN setelah proses inbreng.