Insiden di Gedung DPR: Menteri Hukum Diajak Dialog oleh Demonstran RUU TNI

Insiden di Gedung DPR: Menteri Hukum Diajak Dialog oleh Demonstran RUU TNI

Suasana demonstrasi terkait Revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025), memanas ketika Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjadi pusat perhatian massa aksi. Mobil dinas menteri yang dikawal petugas keamanan tertahan di Gerbang Pancasila oleh sekelompok mahasiswa dari Universitas Trisakti. Massa yang jumlahnya cukup signifikan langsung mengepung kendaraan tersebut, mencegahnya untuk melanjutkan perjalanan.

Dua ajudan menteri yang mengenakan seragam putih berusaha menenangkan massa dan meminta mereka untuk tidak menghalangi mobil. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Para demonstran tetap bersikeras meminta sang menteri untuk turun dan berdialog langsung. Tensi demonstrasi meningkat ketika massa aksi bahkan sampai melepaskan pelat nomor kendaraan dinas tersebut sembari meneriakkan, "Turun, turun, turun!" Situasi ini menunjukkan eskalasi demonstrasi yang cukup signifikan, menandakan ketegasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya.

Setelah beberapa saat terjadi ketegangan, Menteri Supratman akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobilnya. Reaksi mahasiswa beragam; ada yang meneriakkan jabatannya, "Ternyata Menteri Hukum!" menunjukkan rasa penasaran dan keheranan atas kehadiran beliau di tengah demonstrasi. Kejadian ini kemudian berbuah dialog langsung antara menteri dengan para mahasiswa di depan Gedung DPR. Menteri Supratman terlihat duduk dan berdiskusi dengan para demonstran, menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan aspirasi mereka terkait RUU TNI yang dijadwalkan disahkan pada rapat paripurna DPR Kamis (20/3/2025).

Peristiwa ini menjadi sorotan karena menggambarkan dinamika demonstrasi yang kompleks. Di satu sisi, aksi ini menunjukkan keberanian mahasiswa dalam menyuarakan tuntutannya. Di sisi lain, kehadiran dan kesediaan Menteri Supratman untuk berdialog menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Namun, aksi pelepasan plat nomor mobil dinas merupakan tindakan yang perlu mendapat perhatian khusus, mengingat hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan anarkis. Kejadian ini perlu menjadi evaluasi bagi pihak keamanan dalam pengamanan demonstrasi agar kejadian serupa tidak terulang dan tetap menjaga kondusifitas demonstrasi.

Beberapa poin penting yang dapat disoroti dari insiden ini adalah:

  • Tingginya antusiasme mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait RUU TNI.
  • Keberanian mahasiswa untuk mengadang dan berhadapan langsung dengan pejabat pemerintah.
  • Upaya Menteri Hukum untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.
  • Potensi eskalasi konflik dan tindakan anarkis dalam demonstrasi.
  • Pentingnya komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah.

Kejadian ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam demonstrasi, serta perlunya dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.