Mahasiswa UNS Tolak Revisi UU TNI: Kekhawatiran Dominasi Militer dan Pembatasan Ruang Sipil

Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo pada Rabu (19/3/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak sipil dan berpotensi memunculkan kembali dominasi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aksi yang berlangsung di Jalan Adi Sucipto ini ditandai dengan pembentangan spanduk bertuliskan “Pulangkan TNI ke Barak”, serta penggunaan tagar #hapuskanRUUTNI, #TolakRUUTNI, #Pukulmundur, dan #Supremasisipil dalam berbagai atribut demonstrasi.

Para mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka memblokade sebagian ruas Jalan Adi Sucipto yang menuju Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, duduk lesehan, dan berorasi secara bergantian. Aksi ini menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap potensi kembalinya praktik-praktik otoritarianisme yang pernah terjadi di masa lalu. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS 2025, Muhammad Faiz Zuhdi, menjelaskan bahwa demonstrasi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada DPRD Solo agar dapat menjadi perwakilan suara rakyat dalam upaya menolak revisi UU TNI tersebut. Pihaknya berharap DPRD Solo dapat menampung aspirasi mahasiswa dan menyampaikannya ke tingkat pusat untuk mendorong pencabutan revisi tersebut.

Zuhdi menekankan pentingnya peran DPRD Solo sebagai representasi aspirasi masyarakat dalam konteks ini. Ia menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan langkah nyata untuk mengawal aspirasi tersebut agar didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, Zuhdi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pasal-pasal dalam revisi UU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan Indonesia ke masa lalu yang kelam, khususnya era Orde Baru di mana militer memegang kekuasaan penuh dan menimbulkan berbagai tragedi kemanusiaan. Pengalaman pahit tersebut tidak boleh terulang kembali, dan mahasiswa menegaskan komitmennya untuk menjaga supremasi sipil dan mencegah dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Mahasiswa UNS berharap revisi UU TNI yang tengah dibahas ini dapat dikaji ulang secara komprehensif. Mereka mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjang dari revisi ini terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Aksi demonstrasi ini pun sekaligus menjadi bentuk penegasan komitmen mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, kedaulatan sipil, dan hak asasi manusia.

Demonstrasi ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran mereka dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal proses legislasi menunjukkan semangat kritis dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi.

Berikut poin-poin penting dari aksi demonstrasi mahasiswa UNS:

• Penolakan terhadap Revisi UU TNI.
• Kekhawatiran terhadap dominasi militer dan pembatasan ruang gerak sipil.
• Tuntutan agar DPRD Solo menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
• Mengingatkan sejarah kelam masa Orde Baru dan pentingnya supremasi sipil.
• Mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi proses legislasi dan menjaga demokrasi.

Kesimpulannya, demonstrasi mahasiswa UNS ini merupakan representasi dari keresahan sebagian besar masyarakat terhadap potensi kembalinya dominasi militer di Indonesia. Aksi ini juga menjadi bukti nyata peran mahasiswa sebagai kontrol sosial dan agen perubahan dalam menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.