Program Smart TV untuk Sekolah di Indonesia: Menunggu Instruksi Presiden

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menunggu instruksi presiden (Inpres) terkait rencana penyaluran bantuan Smart TV untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Abdul Mu'ti, usai Taklimat Media Rapor Pendidikan di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Rencana ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Mu'ti menjelaskan bahwa pihaknya telah menyetujui rencana tersebut dan menunggu proses finalisasi dari pihak terkait. "Saya sudah paraf, tinggal menunggu. Mungkin sedang diparaf menteri yang lain, sampai nanti diterbitkan oleh Bapak Presiden," ujarnya. Beliau menambahkan bahwa program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, mengingat program serupa sebelumnya, yakni distribusi gadget ke sekolah, belum mampu menjangkau seluruh daerah.

Program bantuan Smart TV ini sejalan dengan rencana renovasi sekolah yang diumumkan Presiden Prabowo pada Peringatan Hari Guru Nasional 2024. Presiden Prabowo saat itu menyampaikan alokasi anggaran sebesar Rp 17,5 triliun untuk renovasi sekolah dan pengadaan fasilitas penunjang, termasuk Smart TV. Beliau menekankan pentingnya akses informasi bagi siswa di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Tujuannya, agar proses pembelajaran dapat berlangsung optimal di mana pun lokasi sekolah berada.

Manfaat Smart TV bagi Pendidikan:

Penggunaan Smart TV di sekolah diharapkan akan membawa dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Beberapa manfaatnya antara lain:

• Membuka akses belajar yang lebih luas dan fleksibel. Siswa dapat belajar di berbagai tempat, bahkan sambil melakukan aktivitas lain seperti berkebun atau membantu orang tua bekerja.
• Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan konten digital edukatif yang beragam.
• Mempermudah akses informasi bagi siswa di daerah terpencil, mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
• Menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik.

Koordinasi Antar Kementerian:

Realisasi program ini melibatkan koordinasi antar kementerian terkait, termasuk Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Presiden Prabowo telah meminta kesabaran publik dan memperkirakan program ini akan terlaksana dalam waktu sekitar 3-4 bulan ke depan.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh siswa, tanpa terkecuali.