PBNU Desak Pemerintah Indonesia Beri Respon Tegas atas Blokade Israel terhadap Gaza di Bulan Ramadan

Langkah Israel yang menghentikan seluruh pasokan barang dan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza di tengah bulan suci Ramadan telah menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia ini mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan memberikan respon yang berwibawa di kancah internasional. Ketua Umum PBNU, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), dalam keterangan persnya pada Senin, 3 Maret 2025, menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan sepihak Israel tersebut.

Gus Fahrur menyebut tindakan Israel sebagai tindakan biadab dan keji yang tidak hanya melanggar hukum humaniter internasional, tetapi juga mencoreng nilai-nilai kemanusiaan universal. Pemutusan jalur bantuan kemanusiaan di tengah bulan Ramadan, menurutnya, merupakan tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan dan mengancam kehidupan jutaan warga sipil Gaza yang tengah menjalankan ibadah puasa. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia harus segera bergerak cepat dengan menyatakan kecaman keras melalui berbagai forum internasional dan mendesak dibukanya kembali jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza. PBNU menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai negara dengan reputasi internasional yang baik untuk memimpin upaya diplomasi dan menekan Israel agar menghentikan blokade tersebut.

Situasi di Gaza semakin mengkhawatirkan karena bertepatan dengan berakhirnya fase pertama gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Sabtu, 1 Maret 2025. Gencatan senjata tersebut, yang mencakup peningkatan bantuan kemanusiaan, belum dilanjutkan ke fase kedua. Perbedaan pandangan antara kedua pihak terkait pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel menjadi kendala utama dalam perundingan. Israel, di sisi lain, telah mengajukan proposal perpanjangan gencatan senjata melalui Amerika Serikat, yang sayangnya beriringan dengan penghentian total pasokan barang ke Gaza. Kondisi geografis Gaza yang hampir seluruh wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah Israel, kecuali perbatasan Rafah dengan Mesir, semakin memperparah kesulitan akses bantuan kemanusiaan.

Perlu dicatat bahwa situasi ini terjadi di tengah desakan internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina secara damai dan adil. PBNU mengajak seluruh komponen masyarakat internasional untuk turut serta mengawasi situasi di Timur Tengah dan mendesak semua pihak untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. PBNU juga berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan langkah-langkah diplomasi yang lebih intensif, termasuk dengan melibatkan organisasi internasional seperti PBB, untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat segera sampai ke warga Gaza dan menyelesaikan konflik dengan jalan damai. Tindakan tegas dan responsif dari pemerintah Indonesia sangat diharapkan untuk melindungi warga sipil Gaza dan mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih besar.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• PBNU mengecam keras penghentian pasokan barang dan bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel.
• PBNU mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dan menyampaikan kecaman melalui forum internasional.
• PBNU meminta dibukanya kembali jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza.
• Penghentian bantuan terjadi di tengah bulan Ramadan dan setelah berakhirnya fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas.
• Perundingan fase kedua gencatan senjata terhambat oleh perbedaan pandangan soal pembebasan sandera dan penarikan pasukan Israel.
• Kondisi geografis Gaza yang sebagian besar berbatasan dengan Israel menyulitkan akses bantuan kemanusiaan.