Pungli Ormas Hambat Investasi: Presiden Prabowo Perintahkan Tindak Tegas

Keluhan pengusaha terkait pungutan liar (pungli) oleh organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Presiden telah menginstruksikan aparat penegak hukum, TNI dan Polri, untuk menindak tegas para pelaku pungli tersebut. Instruksi tegas ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, pada Rabu (19/3/2025) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Luhut menekankan pentingnya penindakan yang efektif dan terukur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Presiden memerintahkan TNI-Polri untuk menindak tegas praktik pungli ini. Kita harus mempelajari kasus ini dengan baik, dan tindakan tegas harus segera dijalankan," ujar Luhut, tanpa merinci lebih lanjut mengenai mekanisme penindakan yang akan diambil.

Penghambat Investasi dan Operasional Usaha

Praktik pungli oleh ormas ini telah menjadi beban bagi para pengusaha, terutama di kawasan industri. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengungkapkan banyaknya laporan mengenai permintaan jatah dari ormas terkait berbagai aktivitas usaha, seperti penetapan kavling untuk pengelolaan limbah. Dalam Dialog Nasional HKI di Kantor Kemenperin pada Kamis (6/2/2025), Sanny menuturkan bagaimana ormas dengan cepat mengetahui dan menuntut bagian dari proyek-proyek tersebut.

"Begitu investor memilih kavling, informasi tersebut cepat tersebar dan ormas langsung datang meminta jatah. Mereka meminta bagian untuk diri mereka sendiri," jelas Sanny. Ia menambahkan bahwa pergantian kepala desa seringkali memicu munculnya kembali masalah ini, karena para ormas akan kembali meminta jatah kepada kepala desa yang baru. Bahkan urusan sederhana seperti penunjukan katering dan transportasi pun terhambat oleh aktivitas ormas ini.

Tanggapan Pemerintah dan Solusi Jangka Panjang

Menanggapi permasalahan ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyoroti pentingnya komunikasi proaktif pemerintah dengan masyarakat sekitar kawasan industri. Ia menjelaskan bahwa investasi yang lancar akan memberikan dampak positif, termasuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan usaha masyarakat sekitar, seperti warung makan dan penginapan.

"Perlu ada komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat. Investasi yang lancar akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal," kata Rosan usai acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menyatakan bahwa aksi premanisme dan pungli ormas merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Ia juga membuka kemungkinan untuk menciptakan program penciptaan lapangan kerja bagi anggota ormas sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi aksi-aksi nakal tersebut.

"Memalak jelas merupakan tindak pidana. Kita juga perlu memikirkan solusi jangka panjang, seperti membuka peluang kerja baru bagi anggota ormas agar mereka tidak lagi melakukan tindakan melanggar hukum," ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini dan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif bagi para pengusaha. Penindakan tegas terhadap pelaku pungli dan solusi jangka panjang untuk mengatasi akar permasalahan menjadi kunci keberhasilan upaya ini.