Potensi Lonjakan Travel Gelap saat Mudik Lebaran 2025: Ancaman dan Solusi

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, memprediksi peningkatan signifikan penggunaan jasa transportasi gelap atau travel gelap selama periode mudik Lebaran 2025. Prediksi ini dilandasi oleh beberapa faktor krusial, terutama penghapusan program mudik gratis pemerintah yang sebelumnya rutin diselenggarakan. Penghentian program tersebut, yang diklaim didasari efisiensi anggaran, kini dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kuota yang jauh lebih terbatas. Kondisi ini, menurut Djoko, akan menciptakan celah bagi berkembangnya operasional travel gelap yang menawarkan harga lebih murah dan kemudahan akses, sehingga berpotensi membahayakan pemudik.

Djoko menjelaskan lebih lanjut bahwa minimnya akses transportasi pedesaan turut menjadi faktor pendorong maraknya travel gelap. Tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat pedesaan menuju kota-kota besar, khususnya Jabodetabek, tidak diimbangi dengan ketersediaan angkutan umum yang memadai. "Keberadaan travel gelap ini erat kaitannya dengan kurangnya akses angkutan pedesaan," ujar Djoko dalam keterangannya, Senin (3/3/2025). "Sementara itu, kebutuhan mobilitas masyarakat pedesaan ke perkotaan masih sangat tinggi." Ia menambahkan bahwa penghapusan program mudik gratis pemerintah semakin memperparah situasi, membuat travel gelap sebagai pilihan yang tampak lebih menarik bagi sebagian pemudik.

Untuk menekan angka penggunaan travel gelap, Djoko mengajukan beberapa solusi strategis. Pertama, perlu adanya relaksasi regulasi bagi bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) agar dapat menjangkau daerah pedesaan, selama infrastruktur jalan mendukung. Saat ini, regulasi membatasi operasional bus AKAP hanya di terminal tipe A. "Bus AKAP seharusnya tak hanya berhenti di terminal tipe A, tetapi bisa menjangkau hingga ke kecamatan-kecamatan," jelasnya, mencontohkan operasional bus AKAP di Kabupaten Wonogiri yang idealnya menjangkau seluruh kecamatan, sehingga mengurangi kebutuhan akan travel gelap. Solusi kedua yang diajukan adalah pemanfaatan kendaraan travel gelap yang sudah ada. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan insentif berupa subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada operator angkutan umum lanjutan, agar tarif tetap terjangkau.

Selain itu, pemberantasan calo di terminal, stasiun kereta api, dan pelabuhan juga menjadi poin penting. Keberadaan calo kerap mempermudah akses masyarakat kepada travel gelap. Djoko menegaskan pentingnya menghilangkan praktik-praktik tersebut untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi pemudik yang menggunakan moda transportasi resmi. Sebagai gambaran, program mudik gratis tahun 2024 melibatkan 80.125 pemudik melalui BUMN dan 85.694 pemudik melalui Kementerian Perhubungan. Jika BUMN harus menanggung program mudik gratis tahun 2025, maka kuota yang dibutuhkan setidaknya dua kali lipatnya, sekitar 165.000 pemudik. Djoko mempertanyakan kemampuan BUMN untuk menyediakan anggaran sebesar itu. Hal ini semakin menguatkan prediksi peningkatan penggunaan travel gelap.

Lebih lanjut, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, telah melaporkan penindakan terhadap 100 travel gelap di wilayah Polda Metro Jaya menjelang mudik Lebaran 2025. Travel gelap ini dianggap berbahaya karena beroperasi tanpa izin dan asuransi, sehingga tidak ada jaminan keselamatan dan perlindungan bagi penumpang. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh stakeholder terkait untuk menciptakan sistem transportasi mudik yang aman dan terkendali.

Solusi yang diajukan meliputi:

• Relaksasi regulasi untuk bus AKAP agar menjangkau daerah pedesaan.
• Pemanfaatan kendaraan travel gelap sebagai angkutan lanjutan dengan insentif dari Pemda.
• Pemberantasan calo di terminal, stasiun, dan pelabuhan.

Dengan berbagai solusi yang terintegrasi, diharapkan dapat menekan potensi peningkatan travel gelap dan memastikan keselamatan pemudik selama periode mudik Lebaran 2025.