Samarinda Bergejolak: Tuntutan Pencopotan Kepala Sekolah Mencuat Akibat Dugaan Lindungi Pelaku Pelecehan

Samarinda, Kalimantan Timur - Gelombang demonstrasi yang dimotori oleh Aliansi Masyarakat Sipil mengguncang Kota Samarinda pada Rabu (19/3/2025). Ratusan massa turun ke jalan, menyuarakan tuntutan keras agar Wali Kota Samarinda, Andi Harun, segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SDN 007 Sidodamai dari jabatan mereka. Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh dugaan keterlibatan pihak sekolah dalam upaya melindungi seorang guru yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya.

Massa aksi memulai demonstrasi di depan SDN 007 Sidodamai, namun kepala sekolah dilaporkan tidak berada di tempat saat itu. Aksi kemudian berlanjut di depan Balai Kota Samarinda, tempat massa menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada perwakilan pemerintah kota.

Tuntutan Kongkrit dan Dugaan Intimidasi

Koordinator aksi, Dayat, dalam orasinya menyampaikan dua tuntutan utama: pemecatan kepala sekolah dan wakilnya, serta investigasi mendalam terhadap dugaan keterlibatan mereka dalam upaya menghalangi proses hukum kasus pelecehan seksual. Lebih lanjut, Dayat menuding adanya praktik intimidasi terhadap orang tua murid dan dugaan pungutan liar di lingkungan sekolah.

"Kami meminta Wali Kota untuk bertindak tegas. Dugaan intimidasi dan pungutan liar ini sangat meresahkan," tegas Dayat.

Aliansi Masyarakat Sipil menyoroti dugaan upaya pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan wakilnya, yang bersama dengan kuasa hukum pelaku, mendatangi kediaman korban dengan maksud menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh orang tua korban, yang memilih untuk memperjuangkan keadilan bagi anak mereka.

Respons Pemerintah Kota dan Janji Investigasi

Aksi demonstrasi ini tidak luput dari perhatian Pemerintah Kota Samarinda. Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan Asisten I Pemkot Samarinda menemui langsung para demonstran di depan Balai Kota. Asisten I Pemkot Samarinda berjanji akan segera menindaklanjuti tuntutan massa.

"Akan segera diproses, sebelum hari Jumat pasti selesai," janjinya.

Daftar Tuntutan Aliansi Masyarakat Sipil:

• Pencopotan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SDN 007 Sidodamai.
• Investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan pihak sekolah dalam upaya menghalangi proses hukum kasus pelecehan seksual.
• Pengusutan dugaan intimidasi terhadap orang tua murid.
• Penyelidikan dugaan praktik pungutan liar di lingkungan sekolah.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran mendalam akan keamanan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus ini, serta berharap agar Pemerintah Kota Samarinda dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kasus ini masih terus bergulir dan menarik perhatian berbagai pihak, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum yang adil di Indonesia.