Alih Fungsi Lahan Sawah: Ancaman Nyata bagi Swasembada Pangan Nasional

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan swasembada pangan, khususnya beras. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa sekitar 136 ribu hektare lahan sawah telah mengalami alih fungsi, beralih menjadi kawasan industri dan perumahan. Fenomena ini menjadi perhatian utama mengingat pertumbuhan populasi dan peningkatan kebutuhan beras terus meningkat setiap tahunnya.

"Alih fungsi lahan menjadi masalah krusial. Data dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa antara tahun 2021 dan 2022 saja, 136 ribu hektare sawah telah berubah fungsi," ujar Zulkifli Hasan dalam acara Food Summit 2025 di Jakarta.

Berkurangnya lahan produktif ini memaksa pemerintah untuk mencari solusi alternatif guna menjaga ketahanan pangan nasional. Zulhas mencontohkan, banyak kawasan industri dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan sawah produktif. Hal ini semakin memperburuk kondisi ketersediaan lahan untuk pertanian.

Strategi Pemerintah Menghadapi Krisis Lahan

Pemerintah telah menyiapkan dua pendekatan utama untuk mengatasi masalah ini:

1. Ekspansi Lahan Sawah Baru: Pemerintah berencana membuka lahan sawah baru di berbagai wilayah, terutama di Kalimantan dan Papua. Namun, upaya ini tidaklah mudah. Kondisi tanah yang beragam, seperti tanah gambut dan air payau di Kalimantan, menjadi kendala tersendiri. Sementara itu, lahan potensial di Merauke, Papua, terkendala masalah investasi dan infrastruktur.

2. Optimalisasi Lahan Sawah Eksisting: Indonesia memiliki sekitar 7,4 juta hektare lahan sawah eksisting. Sayangnya, tingkat produktivitasnya belum optimal. Rata-rata, lahan sawah hanya dipanen 1,4 kali dalam setahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

   • Keterbatasan irigasi.
   • Sistem tadah hujan.
   • Masalah pupuk.

   Pemerintah berupaya memperbaiki sistem irigasi dan memastikan ketersediaan pupuk bagi petani. Perbaikan infrastruktur irigasi diharapkan dapat meningkatkan frekuensi panen dan hasil produksi.

Tantangan dan Harapan

Selain masalah lahan dan irigasi, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam penyediaan pupuk. Skema penyaluran pupuk telah dirombak untuk memastikan pupuk sampai ke tangan petani tepat waktu.

Di sisi lain, pengembangan Food Estate membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan produksi yang signifikan dan menarik minat investor. Proyeksi menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sekitar 5-7 tahun agar Food Estate dapat memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan alih fungsi lahan dan meningkatkan produksi pangan. Swasembada pangan tetap menjadi tujuan utama, meskipun menghadapi berbagai kendala yang kompleks.