Polemik Hukuman untuk Koruptor: KPK Ajukan Gagasan Ekstrem, Novel Baswedan Kritik Pendekatan 'Nyentrik'

Gagasan mengenai hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi kembali mencuat ke permukaan, memicu perdebatan di kalangan penegak hukum. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, baru-baru ini mengusulkan langkah yang dinilai ekstrem, yakni pencabutan fasilitas makanan bagi narapidana korupsi di penjara. Usulan ini muncul sebagai bagian dari upaya memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap para pelaku kejahatan luar biasa ini.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," ujar Tanak, menyiratkan bahwa koruptor seharusnya dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dalam penjara. Gagasan ini, tentu saja, menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di masyarakat.

Namun, usulan kontroversial ini mendapat tanggapan kritis dari mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Novel berpendapat bahwa pendekatan penegakan hukum tidak perlu bersifat sensasional atau "nyentrik". Ia menekankan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi justru terletak pada tindakan yang cepat, pasti, transparan, objektif, dan jujur.

"Penegakan hukum mestinya tidak perlu yang nyentrik-nyetrik," tegas Novel kepada wartawan. Ia menambahkan, "Sudah banyak contoh penegakan hukum yang sukses, yaitu bila dilakukan dengan segera dan pasti."

Novel berpendapat bahwa fokus utama pemberantasan korupsi seharusnya tertuju pada pengungkapan dan penindakan terhadap aktor intelektual di balik praktik korupsi, serta upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan keadilan dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Penjara Terpencil untuk Koruptor: Solusi yang Efektif?

Selain usulan hukuman berupa pencabutan fasilitas makanan, wacana mengenai pembangunan penjara khusus koruptor di pulau terpencil juga kembali mencuat. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan memiliki rencana untuk membangun fasilitas tersebut, dan usulan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Tanak menyatakan persetujuannya dengan ide tersebut, dengan mengatakan, "Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi."

Gagasan ini bertujuan untuk mengisolasi para koruptor dari dunia luar dan memutus rantai pengaruh mereka, sehingga diharapkan dapat mencegah praktik korupsi lebih lanjut dari dalam penjara. Namun, efektivitas penjara terpencil dalam memberantas korupsi masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa isolasi fisik tidak menjamin perubahan perilaku dan bahwa fokus utama seharusnya tetap pada penegakan hukum yang tegas dan sistemik.

Mencari Formula Ideal Pemberantasan Korupsi

Perbedaan pendapat antara KPK dan Novel Baswedan mengenai pendekatan pemberantasan korupsi menunjukkan kompleksitas permasalahan ini. Tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan masalah korupsi secara instan. Pemberantasan korupsi membutuhkan kombinasi strategi yang komprehensif, mulai dari penegakan hukum yang tegas, pencegahan yang efektif, hingga perubahan budaya dan mentalitas.

Usulan-usulan kontroversial seperti pencabutan fasilitas makanan dan pembangunan penjara terpencil dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan, namun implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan efektivitas. Yang terpenting adalah komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa untuk memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.