Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, yang menanyakan persetujuan dari seluruh fraksi terkait RUU TNI. Setelah mendapatkan persetujuan bulat, Puan Maharani mengesahkan RUU tersebut dengan ketukan palu, disambut tepuk tangan meriah dari anggota dewan yang hadir. Pengesahan ini menandai babak baru dalam regulasi yang mengatur peran dan fungsi TNI di Indonesia.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan pidatonya mengenai RUU TNI. Utut Adianto menyampaikan apresiasi kepada perwakilan pemerintah atas kerja sama dalam penyusunan RUU ini. Ia berharap UU TNI yang baru dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan dan keamanan Indonesia.

"DPR menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara," ujar Utut Adianto.

RUU TNI ini sebelumnya menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Perubahan yang paling disoroti dalam RUU ini meliputi:

• Pasal 3: Mengenai kedudukan TNI dalam sistem pertahanan negara.
• Pasal 53: Berkaitan dengan usia pensiun prajurit TNI.
• Pasal 47: Menyangkut penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil.

Beberapa poin krusial yang terdapat dalam revisi UU TNI ini antara lain adalah mengenai batas usia pensiun dan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Ketentuan mengenai usia pensiun menjadi perdebatan karena berpotensi mempengaruhi regenerasi dan karir di tubuh TNI. Sementara itu, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dianggap oleh sebagian kalangan dapat mengganggu prinsip netralitas TNI dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Meski demikian, pemerintah dan DPR berpendapat bahwa revisi ini diperlukan untuk memperkuat TNI dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Diharapkan, dengan adanya UU TNI yang baru, TNI dapat lebih profesional, modern, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengesahan UU ini menjadi perhatian publik, termasuk organisasi masyarakat sipil, pengamat militer, dan para purnawirawan TNI. Dampak jangka panjang dari perubahan ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi kekuatan pertahanan negara yang profesional dan akuntabel.

Implikasi Potensial dari Revisi UU TNI

Revisi UU TNI ini memiliki beberapa implikasi potensial yang perlu diperhatikan:

• Perubahan Struktur dan Organisasi TNI: Revisi ini dapat membuka peluang untuk perubahan dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja TNI.
• Peningkatan Profesionalisme: Dengan adanya aturan yang lebih jelas, diharapkan profesionalisme prajurit TNI dapat ditingkatkan.
• Potensi Konflik Kepentingan: Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan jika tidak diatur dengan baik.
• Dinamika Hubungan Sipil-Militer: Revisi ini berpotensi mempengaruhi dinamika hubungan antara sipil dan militer di Indonesia.

Dengan disahkannya UU TNI ini, diharapkan TNI semakin siap dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi UU ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.