Pemerintah Optimalkan Proyek Tanggul Laut Raksasa: Fokus pada Kajian Biaya dan Kelayakan

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi wilayah pesisir utara Jawa dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan terus berlanjut. Langkah ini dipandang krusial untuk memitigasi risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Koordinasi Intensif dan Studi Mendalam

Menteri PUPR Dody Hanggodo memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta. Dalam rapat tersebut, dibahas progres proyek yang telah berjalan sejak 2016, melibatkan kerjasama dengan pakar dari Belanda dan Korea Selatan. Studi komprehensif telah dilakukan untuk mengkaji pembangunan tanggul laut yang direncanakan membentang sepanjang 946 kilometer, mulai dari Cilegon hingga Gresik.

"Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km," ungkap Dody Hanggodo, menunjukkan capaian konkret yang telah diraih.

Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 kilometer. Kajian ini akan menentukan desain tanggul yang paling efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PUPR pada tahun 2020 serta Masterplan tahun 2016 dari Bappenas.

Selain Jakarta, pembangunan tanggul laut juga diintegrasikan dengan proyek strategis lainnya di Jawa Tengah, seperti pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

Pendekatan Terpadu dan Terintegrasi

Menteri PUPR menekankan bahwa pembangunan tanggul laut bukanlah solusi tunggal. Kementerian PUPR menerapkan konsep pengendalian banjir yang terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur, serta peningkatan kualitas air melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.

"Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta," tegas Dody Hanggodo. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall, yang diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Fleksibilitas Strategi dan Solusi Berkelanjutan

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menambahkan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan dan memutakhirkan semua studi terkait giant sea wall yang telah ada. Namun, ia juga menekankan bahwa pembangunan tanggul laut tidak harus dilakukan secara penuh dari Banten hingga Jawa Timur. Artinya, tidak semua wilayah membutuhkan tembok beton secara masif.

AHY menjelaskan bahwa strategi penanggulangan permasalahan pesisir di utara Jawa akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pilihan solusi tidak hanya terbatas pada konstruksi beton, tetapi juga mencakup solusi alami seperti penanaman mangrove.

"Jadi dikerjakan paralel lah. Misal pesisir utara Jawa tak semua jadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa pendekatan lain, ada gray solution dan green solution. Bisa green solution pake mangrove dan sebagainya atau kombinasi beton dan green solution," jelas AHY.

Pemerintah berkomitmen untuk mencari solusi yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk melindungi pesisir utara Jawa dari ancaman banjir dan penurunan muka tanah. Dengan pendekatan yang terpadu, terintegrasi, dan fleksibel, diharapkan proyek giant sea wall dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan.