Gelombang Protes Mahasiswa Semarang Menggema: RUU TNI Picu Aksi Demonstrasi Massal

Semarang, Jawa Tengah - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya turun ke jalan pada hari Kamis (20/03/2025) untuk menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aksi demonstrasi ini dipicu oleh kekhawatiran mahasiswa terhadap proses legislasi yang dinilai tergesa-gesa dan kurang melibatkan partisipasi publik.

Titik Kumpul dan Tuntutan Mahasiswa

Massa aksi berkumpul di tiga lokasi strategis di Kota Semarang, termasuk Kantor Gubernur Jawa Tengah, sebagai simbol representasi aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat. Aksi ini diperkirakan melibatkan lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang.

Tuntutan utama para demonstran adalah peninjauan kembali RUU TNI yang dianggap bermasalah. Mereka mengkritik substansi RUU tersebut yang dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan antara kekuatan sipil dan militer, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Kritik Terhadap Proses Legislasi yang Tertutup

Adam Firdaus, perwakilan Aliansi BEM Semarang Raya, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas proses pengesahan RUU TNI yang dianggap tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik. Ia menyoroti kecepatan pengesahan RUU tersebut, yang menurutnya mengindikasikan adanya upaya untuk membatasi ruang diskusi dan kritik.

"Pembahasan revisi ini tidak terbuka dengan umum, tertutup oleh publik dan tidak melibatkan partisipasi publik," tegas Adam.

Kritik ini menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, terutama dalam isu-isu yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan undang-undang adalah kunci untuk memastikan legitimasi dan efektivitas hukum yang dihasilkan.

Langkah Selanjutnya: Judicial Review dan Mobilisasi Opini Publik

Selain menggelar aksi demonstrasi, Aliansi BEM Semarang Raya juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya untuk menindaklanjuti penolakan terhadap RUU TNI. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk memperjuangkan aspirasi mereka melalui jalur hukum yang sah. Selain itu, Aliansi BEM Semarang Raya juga berencana untuk terus melakukan mobilisasi opini publik melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan forum diskusi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu RUU TNI.

Respons Pemerintah Diharapkan Segera Hadir

Aksi demonstrasi mahasiswa di Semarang ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan DPR untuk lebih serius dalam menanggapi aspirasi masyarakat terkait RUU TNI. Dialog yang konstruktif dan partisipatif antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan seluruh pihak.

Situasi ini menuntut respons cepat dan tepat dari pemerintah untuk meredam ketegangan dan memastikan proses legislasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law.

Daftar poin penting tuntutan mahasiswa:

• Peninjauan kembali RUU TNI
• Proses legislasi yang transparan dan partisipatif
• Keterlibatan publik dalam pembuatan undang-undang
• Perlindungan prinsip-prinsip demokrasi
• Keseimbangan kekuatan sipil dan militer