Polemik RDF Rorotan: Gubernur Jakarta Tanggapi Rencana Demonstrasi Warga Terdampak

Gelombang penolakan terhadap operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara terus bergulir. Ratusan warga dari berbagai wilayah, termasuk Jakarta dan Bekasi, berencana menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (21/3/2025) untuk menyuarakan aspirasi mereka. Menanggapi hal ini, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati.

"Kalau mau demo itu hak warga, saya akan sangat menghormati dan itu haknya sepenuhnya," ujar Pramono Anung usai melakukan peninjauan langsung ke fasilitas RDF Rorotan pada Kamis (20/3/2025). Pernyataan ini mencerminkan sikap pemerintah provinsi yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat terkait proyek pengolahan sampah tersebut.

Pramono mengakui adanya keluhan dari warga sekitar, terutama mengenai masalah bau yang ditimbulkan oleh RDF Rorotan. Sebagai respons, ia telah melakukan dialog dengan perwakilan warga untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan masukan mereka. Dalam dialog tersebut, Pramono menyampaikan keterbukaannya terhadap permasalahan yang ada, mengingat kunjungannya ke lokasi tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak menjabat.

"Tapi tadi kami berdialog mungkin yang menyampaikan lebih dari 10 orang lebih. Kita berdiskusi dan saya menyampaikan apa adanya, karena memang saya juga baru pertama kali ini ke sini, saya pelajari betul, jadi gubernur insinyur ada baiknya," jelasnya.

Untuk mengatasi masalah bau dan potensi pencemaran udara, Pramono telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:

• Pemasangan deodorizer tambahan untuk mengurangi intensitas bau.
• Penambahan filter pada sistem pengolahan udara untuk meminimalisir pencemaran.

Pramono juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan warga yang terdampak akibat potensi kesalahan dalam proses commissioning RDF Rorotan.

"Saya sebagai gubernur bertanggung jawab, saya yang memutuskan," tegasnya.

Rencana demonstrasi ini dipicu oleh kekhawatiran warga akan dampak negatif RDF Rorotan terhadap kualitas hidup mereka. Wahyu Andre Maryono, Ketua RT di Perumahan JGC Klaster Shinano, mengungkapkan bahwa dampak operasional RDF Rorotan tidak hanya dirasakan oleh warga Jakarta, tetapi juga warga Bekasi yang lokasinya berdekatan.

"Bukan hanya warga Jakarta, tapi warga Bekasi jauh lebih banyak mereka yang terdampak," kata Wahyu.

Salah satu wilayah di Bekasi yang terdampak adalah Perumahan Aralia Harapan Indah, yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari RDF Rorotan. Warga di sana telah menyampaikan protes melalui surat kepada Lurah Rorotan, namun uji coba operasional RDF tetap berjalan.

Dalam aksi demonstrasi yang direncanakan, Wahyu menargetkan partisipasi sekitar 500 warga. Namun, melihat animo yang ada, ia memperkirakan jumlah peserta dapat mencapai 1.000 orang.

"Kalau saya targetnya 500 orang, tapi kalau lihat animo saat ini bisa dua kali lipatnya," ungkap Wahyu.

Tuntutan utama warga dalam demonstrasi tersebut adalah penutupan RDF Rorotan. Mereka berpendapat bahwa keberadaan fasilitas tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Sebagai alternatif, warga mengusulkan agar lahan tersebut dimanfaatkan untuk program yang lebih bermanfaat, seperti dapur makan gizi gratis.

"Harapannya RDF ditutup, tidak ada manfaatnya, sebaiknya itu dijadikan sebagai dapur makan gizi gratis itu lebih bermanfaat buat warga sekitar," pungkas Wahyu. Proyek RDF Rorotan diharapkan menjadi solusi dalam penanganan sampah di Jakarta, namun penolakan dari masyarakat menunjukkan perlunya dialog yang lebih intensif dan solusi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial secara komprehensif.