KPK Dalami Peran Andi Narogong dalam Skandal E-KTP: Fokus pada Aliran Dana Haram ke Parlemen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan penelusuran aliran dana haram dalam pusaran korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah pemeriksaan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong, seorang terpidana kasus yang sama. Pemeriksaan ini difokuskan untuk mendalami dugaan keterlibatan Paulus Tannos dan konsorsium terkait dalam memberikan fee atau suap kepada sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Andi Narogong pada Rabu (19/3/2025) lalu menghasilkan informasi penting terkait komitmen fee dari Paulus Tannos dan konsorsium yang diduga mengalir ke kantong-kantong anggota DPR. Informasi ini menjadi krusial dalam upaya KPK untuk mengungkap secara tuntas jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk legislator.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan, Andi Narogong memilih untuk bungkam dan menghindari sorotan media. Ia enggan memberikan komentar apapun terkait materi pemeriksaan yang dijalaninya. Sikap ini semakin memicu spekulasi dan pertanyaan mengenai sejauh mana keterlibatannya dalam skandal korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut.

Seperti yang diketahui, Andi Narogong telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar oleh Pengadilan Tinggi Jakarta atas keterlibatannya dalam korupsi proyek E-KTP. Pengadilan juga mewajibkannya untuk membayar uang pengganti sebesar 2,5 juta dolar AS dan Rp 1,1 miliar, dikurangi dengan pengembalian sebesar 350.000 dolar AS.

Implikasi Pemeriksaan Andi Narogong terhadap Pengungkapan Kasus E-KTP

Pemeriksaan terhadap Andi Narogong menjadi momentum penting bagi KPK untuk membongkar tuntas praktik korupsi sistematis dalam proyek E-KTP. Fokus pada aliran dana fee ke anggota DPR mengindikasikan adanya upaya untuk mempengaruhi kebijakan dan meloloskan proyek yang sarat dengan kepentingan pribadi dan kelompok.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus perhatian KPK:

• Identifikasi Penerima Suap: KPK berupaya untuk mengidentifikasi secara jelas siapa saja anggota DPR yang menerima fee dari Paulus Tannos dan konsorsium. Informasi ini akan menjadi dasar untuk menetapkan tersangka baru dan memperluas cakupan penyidikan.
• Motif Pemberian Suap: KPK berusaha untuk mengungkap motif di balik pemberian fee tersebut. Apakah suap tersebut diberikan untuk memuluskan anggaran proyek, mempengaruhi spesifikasi teknis, atau kepentingan lainnya yang merugikan negara.
• Peran Paulus Tannos dan Konsorsium: KPK mendalami peran Paulus Tannos dan konsorsiumnya dalam mengatur dan mendistribusikan dana suap. Informasi ini akan membantu KPK untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam praktik korupsi.

Pengungkapan aliran dana ke anggota DPR akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai skala korupsi E-KTP dan dampaknya terhadap keuangan negara. KPK diharapkan dapat bertindak tegas dan tanpa pandang bulu dalam menindak para pelaku korupsi, demi menegakkan hukum dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kasus E-KTP menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia mengenai pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek pemerintah yang melibatkan anggaran besar. KPK diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam memberantas korupsi dan membangun budaya anti-korupsi di seluruh lapisan masyarakat.