Revisi UU TNI Disahkan: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Wajib Militer untuk Masyarakat Sipil

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Pengesahan UU TNI ini menuai beragam reaksi, termasuk penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Perubahan dalam UU TNI mencakup beberapa aspek krusial, antara lain:

• Pasal 3: Kedudukan TNI
• Pasal 7: Tugas pokok TNI
• Pasal 47: Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil
• Pasal 53: Usia pensiun prajurit

Di tengah perdebatan yang menyertai pengesahan UU TNI, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjafruddin memberikan klarifikasi terkait salah satu isu yang paling santer diperbincangkan, yaitu mengenai wajib militer bagi masyarakat umum. Menhan dengan tegas membantah bahwa RUU TNI mengatur tentang wajib militer bagi warga sipil.

"Enggak ada. Interpretasi itu kadang-kadang tidak proporsional. Saya luruskan, tidak ada lagi wajib militer," tegas Menhan Sjafrie kepada awak media di Gedung DPR RI.

Menurut Menhan, kekhawatiran mengenai wajib militer muncul akibat interpretasi yang keliru terhadap Pasal 7 Ayat (2) RUU TNI. Pasal tersebut mengatur tentang:

• Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
• Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa aturan mengenai wajib militer hanya berlaku bagi perwira TNI, baik yang berasal dari pendidikan Akademi Militer, prajurit karier, maupun komponen cadangan. Dengan kata lain, wajib militer tidak diberlakukan bagi masyarakat sipil secara umum.

"Yang ada itu untuk perwira, itu kalau dia akademi militer atau dia sebagai perwira prajurit karier, atau sebagai Komponen Cadangan," jelasnya.

Klarifikasi dari Menhan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai isi dan maksud dari Revisi UU TNI yang baru disahkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kedaulatan negara dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, namun tetap memperhatikan hak dan kewajiban setiap warga negara.