Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DIY, Malioboro, pada hari Kamis (20/3/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan dan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Massa yang didominasi oleh aktivis berpakaian hitam, mulai bergerak dari kawasan Malioboro menuju gedung DPRD DIY sekitar pukul 11.10 WIB. Mereka membawa sebuah mobil pikap yang difungsikan sebagai mimbar orasi. Sepanjang jalan, mereka meneriakkan yel-yel dan membawa spanduk-spanduk berisi tuntutan dan kritik terhadap UU TNI.

Setibanya di depan gedung DPRD DIY, massa langsung memasuki area halaman dan menggelar orasi. Spanduk-spanduk besar dibentangkan di fasad gedung, sementara poster-poster kecil dipajang di depan gerbang. Aksi ini menarik perhatian masyarakat sekitar dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Malioboro.

Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Marsinah, menyampaikan kekhawatiran bahwa UU TNI dapat mengarah pada otoritarianisme. Ia berpendapat bahwa karakteristik tentara yang hierarkis dan komando dapat mempengaruhi pengelolaan pemerintahan sipil.

"Kami melihat situasi hari ini mengarah ke situasi zaman kekuasaan Soeharto yang militeristik karena adanya dwifungsi ABRI/TNI," tegas Marsinah dalam keterangan tertulisnya.

Aliansi Jogja Memanggil menuntut agar pemerintah dan DPR RI meninjau kembali UU TNI dan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi. Mereka juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersatu melawan segala bentuk ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.

Berikut adalah poin-poin tuntutan yang disuarakan oleh Aliansi Jogja Memanggil:

• Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk meninjau ulang UU TNI.
• Menuntut adanya partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi.
• Menyerukan persatuan seluruh elemen masyarakat sipil untuk melawan ancaman terhadap demokrasi.
• Menolak segala bentuk otoritarianisme dan militerisme dalam pemerintahan.

Aksi demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Perwakilan DPRD DIY menerima perwakilan massa aksi untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka. Aliansi Jogja Memanggil berharap agar aspirasi mereka didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR RI.