Malfungsi Sistem Peringatan Dini Banjir Jakarta: PSI Desak Pemprov DKI Evaluasi dan Perbaiki Infrastruktur

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengungkapkan adanya laporan kerusakan sistem peringatan dini banjir di wilayah Pengadegan, Jakarta Selatan. Kejadian ini terjadi saat ketinggian air di Bendungan Katulampa menunjukkan peningkatan signifikan, mengindikasikan potensi banjir besar. Ketidakfungsian sistem peringatan dini tersebut dinilai sangat kritis, mengingat tujuan utamanya adalah memberikan waktu bagi warga untuk melakukan evakuasi dan mempersiapkan diri menghadapi bencana banjir. August menegaskan bahwa sistem pengeras suara yang seharusnya memberikan peringatan dini kepada masyarakat sekitar justru tidak berbunyi, meninggalkan warga dalam keadaan tidak siap menghadapi banjir yang akhirnya menerjang wilayah tersebut.

"Kami mendapatkan informasi bahwa alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan, tidak berfungsi saat ketinggian air di Bendungan Katulampa sudah mencapai titik kritis," ungkap August dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (4/3/2025). Kejadian ini semakin mempertegas pentingnya sistem peringatan dini yang handal dan efektif dalam mitigasi bencana banjir di Jakarta. Anggota Fraksi PSI ini menyoroti mahalnya biaya pengadaan alat tersebut yang ternyata tidak diimbangi dengan fungsi dan perawatan yang optimal. Ketidakmampuan Pemprov DKI dalam memastikan fungsi optimal alat peringatan dini banjir ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas anggaran dan prioritas penanganan bencana di Ibu Kota.

Kejadian ini mengakibatkan warga sekitar, terutama mereka yang tinggal di dekat Kantor Kelurahan Pengadegan, tertangkap basah oleh banjir tanpa persiapan yang memadai. August mendesak Pemprov DKI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini banjir, termasuk menyelidiki penyebab malfungsi alat tersebut dan memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Prioritas utama, menurut August, adalah keselamatan warga Jakarta. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk memastikan fungsi optimal seluruh alat dan infrastruktur pendukungnya, menjadi kewajiban mutlak bagi pemerintah daerah.

Lebih lanjut, August juga mendorong Pemprov DKI untuk mempertimbangkan strategi alternatif dalam mitigasi banjir. Ia menyarankan agar evaluasi tidak hanya terfokus pada sistem peringatan dini, tetapi juga mencakup pengembangan infrastruktur pengendalian banjir. "Jika sistem pengeras suara terbukti kurang efektif, maka anggaran yang dialokasikan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, polder, dan embung, yang dapat berfungsi sebagai penampung air dan mengurangi risiko banjir," saran August. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan normalisasi sungai-sungai di Jakarta untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan meminimalisir potensi banjir. Bencana banjir yang melanda Jabodetabek sejak Senin (3/3/2025) malam, dengan ketinggian air mencapai 5 meter di beberapa wilayah seperti Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, menjadi bukti nyata betapa pentingnya langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang komprehensif.

BPBD Jakarta melaporkan sebanyak 122 RT terendam banjir hingga Selasa (4/3/2025) sore. Hujan deras yang berlangsung sepanjang malam memicu meluapnya sungai-sungai di wilayah Jabodetabek. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi Pemprov DKI untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera bertindak untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Langkah-langkah konkret dan terukur harus segera diambil untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga Jakarta dari ancaman banjir.