Industri Pariwisata Banten Terancam Mati Suri Akibat Larangan Study Tour ke Luar Daerah

Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten melarang kegiatan study tour ke luar provinsi bagi siswa SMA dan sederajat menuai protes keras dari pelaku industri pariwisata setempat. Mereka khawatir kebijakan ini akan memukul sektor pariwisata yang baru saja bangkit setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Bima, perwakilan pelaku pariwisata Banten, menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, larangan ini akan berdampak luas, tidak hanya pada tour guide dan pengusaha bus, tetapi juga pada hotel, restoran, penyedia catering, pedagang oleh-oleh, bahkan masyarakat sekitar lokasi wisata yang menggantungkan hidupnya dari kedatangan wisatawan.

"Kami sangat berharap Pemprov Banten dapat meninjau kembali kebijakan ini," ujarnya. "Sektor pariwisata baru saja mulai menggeliat setelah masa-masa sulit pandemi. Kebijakan ini bisa menjadi pukulan telak bagi kami."

Dampak Luas Bagi Sektor Pariwisata

Pelaku industri pariwisata Banten menjelaskan lebih lanjut dampak dari kebijakan larangan study tour:

• Penurunan pendapatan: Tanpa kunjungan study tour dari luar daerah, pendapatan hotel, restoran, dan penyedia jasa pariwisata lainnya akan menurun drastis.
• PHK: Jika pendapatan terus menurun, pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi biaya operasional.
• Penurunan kualitas layanan: Pelaku usaha mungkin akan mengurangi kualitas layanan untuk menekan biaya, yang pada akhirnya akan merugikan wisatawan.
• Citra buruk pariwisata Banten: Jika kualitas layanan menurun, citra pariwisata Banten di mata wisatawan akan buruk, yang akan berdampak jangka panjang.

Kesiapan Infrastruktur Pariwisata Lokal Dipertanyakan

Bima juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur pariwisata di Banten untuk menampung seluruh kegiatan study tour yang dialihkan ke dalam provinsi. Ia meragukan apakah fasilitas seperti museum dan transportasi lokal mampu memenuhi kebutuhan seluruh siswa.

"Jika semua study tour dialihkan ke Banten, apakah tempat-tempat wisata kita siap menampung jumlah pengunjung yang begitu besar? Apakah transportasi kita memadai? Ini perlu dipertimbangkan dengan matang," ungkapnya.

Alternatif Solusi yang Diajukan

Aliansi Masyarakat Pariwisata Banten (AMPB) mengusulkan beberapa solusi alternatif kepada Pemprov Banten, antara lain:

• Evaluasi berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan study tour untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai standar dan tidak merugikan pihak manapun.
• Peningkatan pengawasan: Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan study tour untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
• Pelatihan dan sertifikasi: Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan kualitas layanan.
• Promosi pariwisata Banten: Meningkatkan promosi pariwisata Banten untuk menarik lebih banyak wisatawan dari dalam dan luar daerah.

Pelaku industri pariwisata berharap Pemprov Banten dapat mempertimbangkan kembali kebijakan larangan study tour ke luar provinsi dan mencari solusi yang lebih bijaksana untuk memajukan sektor pariwisata Banten secara berkelanjutan.