Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan peringatan keras kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya terkait pengelolaan anggaran daerah. Dalam pengarahannya di bale kota Tasikmalaya pada Kamis (20/3/2025), Bima Arya menekankan pentingnya menghindari program-program populis yang berpotensi menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Bima Arya, program-program instan yang dirancang hanya untuk meningkatkan popularitas pejabat seringkali tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pemahaman mendalam tentang struktur anggaran di setiap daerah di Indonesia, yang diperoleh melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sistem ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memantau perencanaan belanja dan penggunaan anggaran secara online.

"Saya ingatkan kepada Bapak-bapak di Kota Tasikmalaya ini, jangan sekali-kali menganggarkan anggaran yang tidak masuk akal. Anggaran yang tidak masuk akal itulah yang sedang diperangi oleh Pak Prabowo, Presiden kita," tegas Bima Arya. Ia menyoroti bahwa banyak kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai efisiensi anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Efisiensi ini bertujuan untuk memotong anggaran-anggaran pemerintah yang tidak sesuai peruntukan dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bima Arya juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi kebocoran anggaran yang dilakukan oleh pejabat daerah. Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berinisiatif mengadakan acara retret untuk menyamakan visi pembangunan Indonesia antara para menteri dan kepala daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa para kepala daerah tidak dapat lagi dibohongi oleh pejabat yang seringkali mengalokasikan anggaran untuk program-program yang tidak jelas manfaatnya. Ia menambahkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat kini dikembalikan kepada mereka yang berhak.

Fokus pada Efisiensi dan Prioritas

Pesan utama yang disampaikan oleh Wamendagri adalah pentingnya efisiensi dan prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah harus fokus pada program-program yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar popularitas semata. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci untuk mencegah terjadinya defisit dan kebocoran.

Pengawasan dan Evaluasi

Bima Arya juga menekankan perlunya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran dapat diminimalkan.

Daftar Poin Penting:

• Peringatan Wamendagri: Bima Arya mengingatkan pejabat Tasikmalaya untuk menghindari program populis yang berpotensi menyebabkan defisit APBD.
• Pengawasan Anggaran: Presiden Prabowo memantau anggaran daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
• Efisiensi Anggaran: Kemendagri mendorong efisiensi anggaran dan memotong anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
• Kebocoran Anggaran: Presiden Prabowo berupaya mengatasi kebocoran anggaran yang dilakukan oleh pejabat daerah.
• Prioritas Pembangunan: Pemerintah daerah harus fokus pada program yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan anggaran yang baik, transparan, dan akuntabel, diharapkan Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.