Mentan Copot Pimpinan Bulog Kalsel Akibat Keluhan Petani

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan respons cepat terhadap keluhan petani di Kalimantan Selatan terkait penyerapan gabah. Merespons langsung aduan tersebut, Mentan Amran mengambil tindakan tegas dengan mencopot Pimpinan Wilayah (Pimwil) Perum Bulog Kalimantan Selatan dari jabatannya.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Mentan Amran sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi petani dan memastikan harga gabah yang layak. "Sudah dicopot Pimwilnya. Nanti kalau ada yang masih membeli gabah di bawah HPP, saya dengar, nanti saya cari," tegas Mentan Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).

Keluhan Petani Jadi Pemicu

Langkah pencopotan ini dipicu oleh keluhan yang disampaikan langsung oleh petani kepada Mentan Amran saat menghadiri panen raya dan serap gabah di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada Selasa (18/3/2025). Para petani mengeluhkan bahwa Bulog di wilayah tersebut jarang turun ke lapangan dan sulit dihubungi, padahal saat ini mayoritas petani sedang memasuki musim panen.

Salah seorang petani mengungkapkan kekecewaannya, "Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang. Ini enggak bisa dibiarkan."

Ketegasan Mentan dan Arahan Presiden

Menanggapi keluhan tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa semua sektor harus bergerak cepat dan tidak ada alasan untuk menunda penyerapan gabah. Ia juga menekankan bahwa Bulog wajib menyerap gabah dengan kualitas apa pun. "Bulog wajib serap gabah any quality, dan kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir!"

Mentan Amran juga mengingatkan semua pihak untuk mematuhi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP). Ketegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan tidak berpangku tangan dalam membantu petani.

"Ini adalah gagasan besar Bapak Presiden Prabowo (Subianto) yang memerintahkan kita semua bergerak dan tidak boleh berpangku tangan. Kita sudah tetapkan HPP Rp 6.500," kata Amran.

Mentan Amran juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya. Ia menyatakan tidak akan mentolerir kinerja yang buruk dan akan segera mengganti pejabat yang tidak becus dalam bekerja untuk rakyat. "Kalau ada yang enggak mau kerja, suruh minggir. Ini enggak pakai tawar-menawar. Kalau di bawah saya ada yang enggak becus, saya hitung jam buat ganti orangnya. SK (surat keputusan) bisa saya tanda tangan dalam lima menit. Jadi jangan main-main kalau kerja untuk rakyat," tegasnya.

Target Penyerapan dan Anggaran

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menargetkan Perum Bulog untuk menyerap tiga juta ton setara beras dari petani hingga April 2025. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun dari APBN untuk mencapai target tersebut. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani dan menjaga stabilitas harga pangan.

Berikut poin-poin penting dalam berita ini:

• Pencopotan Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kalimantan Selatan oleh Mentan Andi Amran Sulaiman.
• Keluhan petani terkait penyerapan gabah menjadi pemicu utama.
• Penegasan Mentan Amran tentang kewajiban Bulog menyerap gabah sesuai HPP.
• Arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung petani.
• Target penyerapan gabah oleh Bulog sebesar 3 juta ton.
• Anggaran Rp 16,7 triliun disiapkan pemerintah untuk mendukung penyerapan gabah.
• Ancaman sanksi bagi pihak yang membeli gabah di bawah HPP.

Dengan adanya tindakan cepat dari Mentan Amran Sulaiman, diharapkan masalah penyerapan gabah di Kalimantan Selatan dapat segera teratasi dan petani dapat merasakan manfaatnya.