Badan Gizi Nasional (BGN) Perluas Jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Pembangunan Gedung Pelayanan di Daerah Terpencil

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis untuk memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke pelosok negeri. Upaya ini diwujudkan dengan rencana pembangunan gedung-gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah-daerah yang selama ini sulit dijangkau oleh mitra pelaksana program MBG.

Kepala BGN, Dadan Handayana, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan pemerataan akses terhadap program MBG bagi seluruh anak Indonesia. "BGN akan hadir di daerah-daerah yang sulit diakses oleh mitra, dengan membangun gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kejaksaan Agung RI, Kamis (20/3/2025).

Target 80,9 Juta Penerima Manfaat

Dadan menjelaskan, pembangunan gedung pelayanan ini sangat krusial untuk menjangkau daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). Saat ini, program MBG baru dinikmati oleh sekitar 3 juta anak di seluruh Indonesia, jauh dari target yang ditetapkan, yaitu 80,9 juta penerima manfaat.

"Saat ini, baru sekitar 3 persen dari target 80,9 juta yang telah menerima manfaat program MBG. Tentu saja, ini belum merata, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra. Negara harus hadir untuk mengintervensi permasalahan ini," tegas Dadan.

Tahapan Pembangunan dan Anggaran

Saat ini, rencana pembangunan gedung satuan pelayanan masih dalam tahap perencanaan. Setelah anggaran disetujui, proses tender, pembangunan, pengadaan barang, hingga pelaksanaan program MBG akan segera dimulai.

"Kami menargetkan, paling cepat, program MBG dapat dilaksanakan di daerah-daerah terpencil pada akhir Agustus atau September mendatang," kata Dadan.

Menyadari besarnya anggaran yang akan dikelola, BGN menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pendampingan. Dadan menjelaskan bahwa saat ini, anggaran BGN mencapai Rp 71 triliun. Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, BGN akan menerima tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Jika permintaan Presiden untuk melayani 2,9 juta penerima manfaat terpenuhi, BGN akan menerima anggaran sekitar Rp 100 triliun, sehingga total anggaran di tahun 2025 mencapai Rp 171 triliun," lanjut Dadan.

Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung

Sebagai lembaga baru, BGN dituntut untuk bergerak cepat dalam menjalankan program-program pemerintah, termasuk program MBG. Dadan mengakui bahwa BGN membutuhkan dukungan dari pihak lain untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, BGN menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik inisiatif BGN untuk meminta pendampingan. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan Agung siap memberikan dukungan agar pelaksanaan program BGN berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Badan ini adalah badan baru yang membutuhkan dukungan. Jika harus berlari cepat, pasti ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Kami siap memberikan pengawalan dan pendampingan agar pelaksanaan program berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah di masa depan," kata Burhanuddin.

Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan program MBG berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil.