Sandiaga Uno: Premanisme Hambat Investasi Asing dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, Indonesia - Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyoroti isu premanisme sebagai penghambat utama dalam upaya menarik investasi asing ke Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di VOFFICE Event Space Centennial Tower, Jakarta Selatan, pada hari Kamis (20/3/2025), Sandiaga menekankan bahwa tanpa kepastian hukum dan keamanan yang terjamin, Indonesia akan kesulitan untuk bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam menarik relokasi investasi dari China.

"Jika kita tidak mampu menghadirkan kepastian hukum, keamanan berinvestasi, dan memberantas premanisme, maka Indonesia tidak akan dilirik oleh investor," tegas Sandiaga. Kekhawatiran ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, yang sangat bergantung pada investasi sebagai pilar utama selain konsumsi.

Sandiaga menyoroti potensi besar relokasi pabrik dari China sebagai peluang emas bagi Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing mencari alternatif lokasi investasi untuk menghindari tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Namun, ia mengingatkan bahwa Indonesia harus berbenah diri untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal.

"Relokasi pabrik dari China harus dijadikan momentum untuk berbenah. Kita harus memastikan tidak ada lagi aksi premanisme yang menggerogoti daya saing investasi kita," ujarnya.

Persaingan Ketat di Asia Tenggara

Sandiaga juga menekankan persaingan ketat yang dihadapi Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Vietnam menawarkan berbagai insentif menarik serta kepastian hukum yang lebih baik bagi investor. Untuk dapat bersaing, Indonesia harus mampu melampaui tawaran tersebut, terutama dalam hal keamanan dan kepastian hukum.

"Vietnam menawarkan begitu banyak insentif dan kepastian hukum serta investasi. Dari sisi keamanan, kita harus lebih baik dari itu," imbuhnya.

Ormas dan Permintaan THR: Ancaman Iklim Investasi

Lebih lanjut, Sandiaga menyinggung praktik sejumlah oknum organisasi masyarakat (Ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa kepada perusahaan-perusahaan. Ia menilai tindakan ini sangat merugikan iklim investasi di Indonesia dan berpotensi merugikan negara secara keseluruhan.

"Keadaan ekonomi saat ini perlu kita pulihkan. Permintaan-permintaan yang beragam seperti ini dapat mengganggu iklim investasi. Jika setiap pabrik harus menghadapi permintaan yang begitu banyak, hal ini akan menciptakan iklim investasi yang negatif," jelasnya.

Sandiaga khawatir praktik-praktik seperti ini dapat mendorong investor untuk memilih lokasi lain, yang pada akhirnya akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kurangnya lapangan pekerjaan. Padahal, menurutnya, Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

"Mereka nanti akan berpikir lebih baik membuka pabrik di tempat lain. Ini akan berujung pada PHK dan ketidaktersediaan lapangan pekerjaan. Kita harus menarik investasi untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan," pungkas Sandiaga.

Sandiaga menyerukan tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberantas premanisme dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia yakin, dengan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.