UMKM Berpeluang Terjun ke Sektor Pertambangan, Regulasi Pemerintah Segera Terbit

Jakarta - Pemerintah Indonesia sedang memfinalisasi Peraturan Pemerintah (PP) yang akan membuka pintu bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Minerba, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk memberdayakan UMKM dalam industri pertambangan.

Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa PP ini akan menjadi landasan hukum yang jelas mengenai kriteria dan skema bagi UMKM yang berminat untuk mengelola pertambangan. "Saat ini, lintas kementerian sedang menyusun PP. Kita tunggu PP-nya lalu kita harus bikin Permen-nya, baru kita bisa jalan," ujar Maman, menekankan bahwa belum ada UMKM yang dapat mengajukan izin pertambangan sebelum PP tersebut disahkan.

Kriteria dan Persyaratan Ketat untuk UMKM

Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Helvi Yuni Moraza, menambahkan bahwa UMKM yang berminat mengelola tambang akan melalui proses verifikasi yang ketat. Persyaratan utama adalah UMKM harus memiliki lahan sendiri atau memiliki perjanjian kerja sama yang sah dengan pemilik lahan. Namun, kepemilikan lahan bukanlah satu-satunya faktor penentu.

"Harus ada perikatan dengan pemilik lahan. Tidak bisa hanya sekadar mengajukan izin tanpa dasar kepemilikan atau keterkaitan dengan lahan yang akan dikelola," tegas Helvi. Kementerian Koperasi dan UKM juga akan memverifikasi kelayakan usaha UMKM untuk memastikan mereka mampu mengelola tambang secara profesional dan berkelanjutan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait kriteria dan persyaratan bagi UMKM yang ingin terlibat dalam pengelolaan pertambangan:

• Skala Usaha: Hanya UMKM dengan skala kecil dan menengah yang memenuhi syarat. Usaha mikro tidak memenuhi syarat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pertambangan.
• Kepemilikan Lahan atau Kerjasama: UMKM harus memiliki lahan sendiri atau memiliki perjanjian kerjasama yang sah dengan pemilik lahan.
• Verifikasi Kelayakan Usaha: Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan verifikasi kelayakan usaha untuk memastikan UMKM mampu mengelola tambang secara profesional dan berkelanjutan.
• Rekomendasi Kementerian: UMKM tidak dapat langsung mengajukan izin ke Kementerian ESDM. Mereka harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UKM terlebih dahulu.

Manfaat dan Tantangan bagi UMKM

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi UMKM, seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM juga akan menghadapi tantangan, seperti:

• Modal: Pengelolaan tambang membutuhkan modal yang besar. UMKM perlu memiliki akses ke sumber pendanaan yang memadai.
• Teknologi: UMKM perlu menguasai teknologi pertambangan yang modern dan efisien.
• Sumber Daya Manusia: UMKM perlu memiliki tenaga kerja yang terlatih dan kompeten di bidang pertambangan.
• Regulasi: UMKM harus mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di sektor pertambangan.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa pelatihan, pendampingan, akses ke pendanaan, dan kemudahan perizinan. Dengan dukungan yang tepat, UMKM diharapkan dapat menjadi pemain yang signifikan dalam sektor pertambangan Indonesia.