Aksi Unjuk Rasa Revisi UU TNI di Depan Gedung DPR Berujung Bentrokan

Jakarta - Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, pada hari ini, mengalami peningkatan eskalasi menjadi bentrokan. Massa aksi, yang terdiri dari berbagai elemen termasuk mahasiswa, terlibat dalam aksi pelemparan batu dan penggunaan petasan, yang ditujukan ke arah Gedung DPR yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

Menurut laporan di lokasi kejadian, aksi anarkis dimulai ketika sekelompok demonstran mulai merusak fasilitas umum di sekitar Gedung DPR/MPR. Tindakan ini kemudian memicu aksi serupa dari demonstran lainnya, yang kemudian berujung pada pelemparan batu ke arah gedung parlemen. Suara petasan yang memekakkan telinga semakin menambah suasana tegang dan kacau di lokasi demonstrasi.

Aparat kepolisian telah berupaya untuk meredakan situasi dengan memberikan imbauan kepada massa aksi agar tidak melakukan tindakan anarkis dan menjaga ketertiban. Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh para demonstran, yang tetap bertahan di depan Gerbang Utama Gedung DPR/MPR. Meski diguyur gerimis, semangat demonstrasi tidak surut.

Orator dari kelompok demonstran terus menyuarakan tuntutan mereka di hadapan massa aksi. Mereka menyerukan agar massa merapatkan barisan dan bergerak maju menuju gerbang Gedung DPR/MPR, dengan tujuan untuk melanjutkan demonstrasi di dalam kompleks parlemen.

Berikut adalah poin-poin tuntutan utama dari para demonstran:

• Menolak revisi UU TNI: Massa aksi menilai revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil dan membuka peluang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil.
• Mempertahankan netralitas TNI: Para demonstran menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam politik dan memastikan bahwa TNI hanya bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional.
• Menegakkan reformasi sektor keamanan: Massa aksi menuntut agar pemerintah dan DPR terus melakukan reformasi sektor keamanan, termasuk memastikan akuntabilitas dan transparansi TNI.

Situasi di depan Gedung DPR/MPR hingga saat ini masih belum kondusif. Aparat kepolisian terus berupaya untuk mengendalikan massa aksi dan mencegah terjadinya bentrokan yang lebih besar. Diharapkan, kedua belah pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai.

Perkembangan situasi terkini terus dipantau oleh berbagai pihak, termasuk media massa dan pengamat politik. Diharapkan, aspirasi masyarakat dapat didengar dan diakomodasi oleh pemerintah dan DPR, sehingga dapat tercipta stabilitas dan kedamaian di tengah masyarakat.