Kebijakan Efisiensi Pemerintah: Dampak Signifikan terhadap Industri Perhotelan Nasional

Pemangkasan anggaran pemerintah yang berdampak pada pengurangan kegiatan Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) telah menimbulkan gelombang signifikan di industri perhotelan Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), I Gede Arya Pering Arimbawa, menyusul survei yang dilakukan asosiasi terhadap 315 hotel di seluruh Indonesia pada Februari 2025. Survei tersebut mengungkap penurunan tingkat hunian rata-rata nasional sebesar 10%-20%, berarti potensi kehilangan pendapatan mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per hotel jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak terbesar terlihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, yang selama ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis.

Penurunan tajam dalam jumlah penyelenggaraan MICE berimbas langsung pada penurunan okupansi kamar hotel, khususnya di hotel-hotel berbintang yang selama ini menjadi langganan instansi pemerintah. Akibatnya, banyak hotel terpaksa melakukan efisiensi operasional, termasuk pengurangan tenaga kerja harian. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan itu sendiri, tetapi juga berdampak pada industri pendukung seperti katering, transportasi, dan event organizer yang selama ini menggantungkan pendapatannya pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berlokasi di hotel. Ketua IHGMA menekankan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan oleh sektor perhotelan, termasuk pemangkasan jumlah karyawan, merupakan respons terpaksa atas penurunan pendapatan yang signifikan.

Di tengah situasi yang sulit ini, para pelaku usaha perhotelan berupaya keras untuk beradaptasi. Mereka mulai menerapkan strategi bisnis baru, seperti memberikan berbagai promo untuk menarik wisatawan. Namun, langkah ini dirasa kurang efektif dalam jangka panjang dan berpotensi memicu perang harga yang tidak sehat di antara para pelaku usaha. Perang harga ini dikhawatirkan akan memperburuk kondisi industri perhotelan dan menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan.

Menyikapi situasi ini, IHGMA telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut antara lain:

• Insentif pajak atau pengurangan pajak hotel (hotel tax incentives or tax reductions).
• Pemberlakuan efisiensi secara bertahap agar dapat dievaluasi.
• Program subsidi atau bantuan keuangan langsung (direct financial assistance or subsidie program).
• Relaksasi kebijakan terkait operasional hotel (relaxation of policies related to hotel operation).

IHGMA juga menyoroti perbedaan dampak kebijakan efisiensi terhadap berbagai skala hotel. Hotel besar dengan jumlah staf yang banyak akan lebih terdampak, sementara hotel kecil memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola jumlah pegawainya. Lebih lanjut, hotel-hotel di daerah yang kurang memiliki destinasi wisata dan bergantung pada kegiatan MICE dari pemerintah akan merasakan dampak yang paling signifikan.

Kesimpulannya, kebijakan efisiensi pemerintah, meskipun bertujuan baik, telah menimbulkan tantangan serius bagi industri perhotelan Indonesia. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk menemukan solusi yang berkelanjutan agar industri perhotelan tetap dapat bertahan dan berkontribusi pada perekonomian nasional.