RKUHAP Terbaru: Peran Advokat Diperluas, Pendampingan Saksi dan Korban Jadi Prioritas

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terbaru membawa angin segar bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Komisi III DPR RI mengonfirmasi bahwa RKUHAP ini akan memperkuat peran advokat secara signifikan, khususnya dalam mendampingi saksi dan korban tindak pidana. Perubahan ini merupakan respons atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat dan upaya untuk memastikan hak-hak setiap individu terlindungi selama proses peradilan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa selama ini, KUHAP yang berlaku hanya memberikan ruang bagi advokat untuk mendampingi tersangka. RKUHAP mendatang akan memperluas cakupan tersebut, memungkinkan advokat untuk hadir dan memberikan bantuan hukum kepada saksi dan korban sejak awal proses pemeriksaan. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah potensi intimidasi dan memastikan keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban akurat dan tidak dipengaruhi oleh tekanan apapun.

Contoh Kasus dan Dampak Perubahan

Habiburokhman memberikan contoh konkret mengenai kasus penangkapan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi. Dalam situasi seperti ini, seringkali mahasiswa diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu sebelum statusnya ditingkatkan menjadi tersangka. Dengan KUHAP yang berlaku saat ini, mereka tidak memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara pada tahap awal pemeriksaan. RKUHAP akan mengubah praktik ini, memberikan hak kepada saksi untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak awal.

Lebih dari Sekadar Mencatat: Advokat Dapat Mengajukan Keberatan

Peran advokat dalam RKUHAP tidak hanya sebatas mencatat dan mendengarkan selama pemeriksaan. Mereka akan memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan jika menemukan adanya indikasi intimidasi terhadap pihak yang diperiksa. Hal ini akan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan memastikan proses pemeriksaan berjalan secara adil dan transparan.

Restorative Justice: Mengedepankan Pemulihan Korban

Salah satu poin penting dalam RKUHAP adalah penekanan pada restorative justice. Prinsip ini akan diimplementasikan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Restorative justice bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan fokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, bukan hanya sekadar menghukum pelaku. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Penerapan Restorative Justice dalam Praktik

Habiburokhman memberikan contoh kasus seorang nenek yang mengambil kayu. Dengan adanya RKUHAP, kasus-kasus serupa dapat diselesaikan melalui mekanisme perdamaian atau restorative justice. Jika korban dan pelaku mencapai kesepakatan, kasus tersebut dapat dihentikan. Bahkan, pengadilan dapat memutuskan bahwa perbuatan pelaku terbukti, namun dimaafkan dan tidak dikenai hukuman.

RKUHAP ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan kerugian korban.

Manfaat RKUHAP :

• Perlindungan hukum yang lebih kuat bagi saksi dan korban.
• Proses pemeriksaan yang lebih adil dan transparan.
• Penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan korban.
• Potensi pengurangan beban perkara di pengadilan.

Kesimpulan

Dengan perubahan signifikan yang diusung dalam RKUHAP, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia akan menjadi lebih modern, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perluasan peran advokat, penekanan pada restorative justice, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.