Kominfo Siap Kooperatif dalam Investigasi Dugaan Korupsi PDNS

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Meutya Hafid, menyatakan kesiapan penuh kementeriannya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Penegasan ini disampaikan di tengah proses investigasi yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami akan sepenuhnya mendukung proses hukum yang berjalan. Prinsip kami adalah membantu penegak hukum dalam mengungkap kebenaran," ujar Meutya Hafid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Meutya Hafid, yang baru menjabat sebagai Menkominfo, memilih untuk tidak memberikan komentar terkait potensi keterlibatan pihak-pihak pada periode kepemimpinan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada penegak hukum untuk melakukan investigasi secara independen dan transparan.

"Saya tidak ingin berspekulasi mengenai hal tersebut. Yang terpenting adalah kami telah membuka pintu selebar-lebarnya bagi penegak hukum dan siap menyediakan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran proses penyidikan," tegasnya.

Proses Penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) saat ini tengah gencar melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi PDNS. Sejak beberapa hari terakhir, setidaknya tujuh orang saksi telah dimintai keterangan.

"Para saksi yang diperiksa berasal dari kalangan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS. Jumlah saksi yang telah diperiksa adalah tujuh orang," jelas Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, dalam keterangan resminya pada Selasa (18/3).

Bani Immanuel Ginting enggan mengungkapkan identitas para saksi yang telah diperiksa. Ia hanya menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain yang dianggap relevan untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan korupsi ini.

"Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait untuk menuntaskan penyidikan perkara ini. Hingga saat ini, terdapat sekitar 70 orang saksi yang berpotensi untuk dimintai keterangan, selain itu, kami juga akan melibatkan ahli dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait," imbuhnya.

Fokus Investigasi dan Langkah Selanjutnya

Fokus utama investigasi saat ini adalah menelusuri potensi penyimpangan dalam proses pengadaan dan pengelolaan PDNS, termasuk dugaan mark-up anggaran, praktik suap, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Kejaksaan akan bekerja secara profesional dan independen untuk mengungkap seluruh fakta dan membawa para pelaku yang bertanggung jawab ke pengadilan.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam investigasi:

• Proses Pengadaan: Memastikan apakah proses pengadaan PDNS telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
• Pengelolaan Anggaran: Menelusuri aliran dana yang digunakan dalam proyek PDNS dan memastikan tidak ada penyimpangan atau kebocoran anggaran.
• Kualitas Infrastruktur: Memeriksa kualitas infrastruktur PDNS dan memastikan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak.
• Potensi Kerugian Negara: Menghitung secara akurat potensi kerugian negara yang timbul akibat dugaan korupsi dalam proyek PDNS.

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan. Hasil investigasi akan disampaikan kepada publik setelah seluruh proses penyidikan selesai dilakukan. Dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mempercepat proses pengungkapan kebenaran dan penegakan hukum dalam kasus ini.

Kasus dugaan korupsi PDNS ini menjadi sorotan publik dan diharapkan dapat menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik korupsi di sektor teknologi dan informasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.