Konsolidasi Ekonomi: Presiden Prabowo Pimpin Rapat Strategis Bahas Peningkatan Penerimaan Negara

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat penting di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas strategi peningkatan penerimaan negara. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci Kabinet Merah Putih ini, menandakan keseriusan pemerintah dalam mengamankan fondasi ekonomi nasional.

Beberapa menteri penting hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kehadiran para pemangku kebijakan ekonomi utama ini mengindikasikan fokus pemerintah pada koordinasi lintas sektoral untuk mencapai target penerimaan negara yang optimal.

Sri Mulyani Indrawati, usai mengikuti rapat, mengungkapkan bahwa fokus utama pembahasan adalah peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) serta perbaikan sistem administrasi perpajakan. Pemerintah berupaya mencari cara untuk mengoptimalkan potensi pendapatan negara melalui sektor pajak.

"Kita membahas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi," ujar Sri Mulyani kepada wartawan. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan target rasio perpajakan, Sri Mulyani memberikan jawaban singkat, "Kita upayakan beberapa langkah." Meskipun detail spesifik tidak diungkapkan, ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Isu mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu solusi peningkatan penerimaan juga sempat mencuat. Namun, Sri Mulyani memilih untuk tidak memberikan komentar terkait hal ini, meninggalkan spekulasi mengenai kemungkinan pembentukan badan tersebut.

Kinerja Penerimaan Negara Terkini

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga Februari 2025, pendapatan negara telah mencapai Rp 316,9 triliun, atau sekitar 10,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Namun, terdapat catatan penting terkait penerimaan pajak. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak baru mencapai Rp 187,8 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 30,19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai Rp 269,02 triliun.

Penurunan penerimaan pajak juga terlihat pada bulan Januari 2025, di mana penerimaan hanya mencapai Rp 88,89 triliun, lebih rendah 41,86% dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 152,89 triliun. Penurunan ini menjadi perhatian utama pemerintah dan menjadi salah satu alasan diselenggarakannya rapat koordinasi tersebut.

Fokus Pemerintah

Rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan penurunan penerimaan pajak dan memastikan stabilitas fiskal negara. Peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru menjadi kunci untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio untuk memperkuat keuangan negara.

Langkah Strategis Kedepan

Berikut beberapa poin penting yang diharapkan menjadi fokus pemerintah kedepan:

• Intensifikasi Pengawasan Pajak: Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
• Perluasan Basis Pajak: Mengidentifikasi dan memasukkan sektor-sektor ekonomi baru ke dalam sistem perpajakan.
• Digitalisasi Sistem Perpajakan: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.
• Peningkatan Kualitas Pelayanan: Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk merumuskan strategi yang komprehensif dan efektif dalam meningkatkan penerimaan negara. Koordinasi yang solid antar kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.