Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dengan mengajukan enam lokasi potensial untuk pendirian Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk memerangi kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut, sejalan dengan program prioritas Pemprov Banten yaitu sekolah gratis.

Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan pengajuan lima lokasi oleh Pemprov Banten, ditambah satu lokasi seluas 10 hektare yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Inisiatif ini mengindikasikan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Saya sudah mengajukan lima titik dan ditambah tadi Pemkab Lebak mengajukan satu lokasi dengan luas lahan 10 hektare," ucap Gubernur Banten Andra Soni.

Pemprov Banten mengusulkan dua pendekatan dalam implementasi Sekolah Rakyat. Pertama, mendorong pembangunan unit sekolah baru yang didukung oleh Kemensos. Kedua, memaksimalkan potensi sekolah-sekolah yang sudah ada di Provinsi Banten melalui optimalisasi sumber daya dan peningkatan kualitas.

"Intinya, kita berpihak kepada warga miskin supaya kemiskinan di Banten ini mengalami graduasi. Kita berusaha supaya tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten," tegasnya.

Program Sekolah Rakyat selaras dengan visi Pemprov Banten dalam menyediakan pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, SKh (Sekolah Khusus), dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. Tujuannya adalah memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

"Target sekolah gratis adalah memastikan anak-anak miskin dapat bersekolah. Dari Kemensos ada Sekolah Rakyat, dan dari Provinsi Banten ada sekolah gratis," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan operasional Sekolah Rakyat pada tahun 2025. Beliau menginformasikan bahwa 45 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi. Komitmen ini memberikan harapan baru bagi peningkatan akses pendidikan di berbagai daerah.

"Mudah-mudahan ke depan juga apa yang kita rencanakan ini semua bisa berjalan lancar. Target untuk memulai pelaksanaan belajar-mengajar di tahun 2025 ini bisa kita selenggarakan," kata Gus Ipul di kantor Kemensos, Rabu (19/3).

"Sampai sekarang, kira-kira baru 45 sekolah rakyat yang telah dipastikan siap untuk diselenggarakan," tambahnya.

Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Prof. Nuh, menambahkan bahwa Sekolah Rakyat ditargetkan memulai kegiatan belajar mengajar pada Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru. Persiapan intensif terus dilakukan oleh Satgas untuk memastikan kelancaran operasional Sekolah Rakyat.

"Persiapan alhamdulillah dari teman-teman Satgas semakin solid, semakin kompak, dan sudah semakin terarah betul. Sehingga target satu Juli, dua minggu sebelum pelaksanaan tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2025, insya Allah bisa kita siapkan dengan baik," kata Nuh.

Inisiatif Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan pendidikan dan memberikan harapan baru bagi generasi muda Banten untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, program ini berpotensi besar untuk mengubah lanskap pendidikan dan sosial di Provinsi Banten.

Berikut poin penting dalam berita ini:

• Pengajuan Lokasi: Pemprov Banten dan Pemkab Lebak mengajukan 6 lokasi Sekolah Rakyat ke Kemensos.
• Pola Implementasi: Mendorong pembangunan unit sekolah baru dan memaksimalkan sekolah yang sudah ada.
• Program Prioritas: Sejalan dengan program sekolah gratis Pemprov Banten.
• Target Operasional: Sekolah Rakyat ditargetkan beroperasi pada Juli 2025.
• Kesiapan: 45 Sekolah Rakyat telah dipastikan siap beroperasi.