Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif terkait pembelian gabah kering panen (GKP) dari petani, khususnya dalam menghadapi panen raya yang diperkirakan terjadi pada kuartal I tahun 2025, dari Februari hingga April.

Menurut Alex, penundaan masa panen seperti yang diusulkan oleh Bulog bukanlah solusi yang tepat untuk menyerap hasil panen raya. Justru, pemerintah harus proaktif dengan menyiapkan strategi yang matang agar seluruh hasil panen petani dapat terserap secara optimal dan tidak merugikan mereka.

"Pemerintah harus segera merancang peta jalan pembelian GKP petani di masa panen raya. Dengan peta jalan yang jelas, diharapkan penyerapan gabah bisa optimal dan petani tidak dirugikan," tegas Alex dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap kendala pengeringan GKP yang dialami oleh Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Kediri dalam mengelola hasil panen dari wilayah Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk. Alex mengungkapkan bahwa pada panen kuartal I tahun 2025, volume GKP yang dihasilkan petani di wilayah Kancab Kediri mencapai 450 ton per hari.

Data dari Dinas Pertanian menunjukkan bahwa produksi gabah selama puncak panen pada bulan Maret hingga April 2025 diperkirakan mencapai 5.600 ton per hari. Alex berharap kasus yang terjadi di Kancab Kediri dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga.

"Panen raya ini akan terjadi di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab Bulog dalam menyerap GKP petani. Kasus di Kancab Kediri menjadi pembelajaran berharga agar tidak terulang di Kancab lainnya di seluruh Indonesia," ujarnya.

Alex juga mengingatkan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan terkait potensi masuknya musim hujan yang bersamaan dengan fenomena La Nina Lemah. Fenomena ini diperkirakan akan berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga April 2025.

"Ancaman La Nina ini merupakan bom waktu bagi petani. Potensi gagal panen akan meningkat jika terjadi penundaan masa panen," kata Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat ini.

Alex menambahkan bahwa petani saat ini sangat antusias dengan adanya kewajiban Bulog untuk membeli gabah petani, terlepas dari kualitasnya, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta dan 2,08 juta ton beras. Pada bulan Maret, diperkirakan akan terjadi lonjakan menjadi 5,20 juta ton beras.

Tren ini menunjukkan bahwa produksi beras akan terus surplus seiring dengan musim panen raya pada bulan April dan Mei 2025. Total proyeksi produksi tersebut, menurut Alex, telah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton, yang mengindikasikan adanya surplus beras.

Oleh karena itu, Alex mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam mengelola panen raya ini, termasuk dengan menyusun peta jalan pembelian gabah yang jelas dan efektif. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani dan memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat.