Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga Maret 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat, dengan realisasi anggaran mencapai Rp701,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan rincian pelaksanaan program ini melalui akun Instagram resminya, menyoroti dampak positif yang diharapkan bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

Program MBG ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan gizi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mengalami peningkatan signifikan, dari Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima, menjadi Rp171 triliun untuk menjangkau 82,9 juta orang. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu gizi sebagai investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak lepas dari peran aktif 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang tersebar di berbagai wilayah. Dapur-dapur umum ini bertanggung jawab dalam menyediakan makanan bergizi yang memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan gizi penerima manfaat. Selain itu, program ini juga berupaya memberdayakan perekonomian lokal dengan melibatkan nelayan, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok bahan makanan.

Rincian penerima manfaat program MBG hingga Maret 2025 mencakup berbagai kelompok usia dan latar belakang, antara lain:

• Siswa pra SD: 111.127 orang
• Siswa SD/MI: 912.023 orang
• Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
• Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
• Santri pondok pesantren: 10.681 orang
• Siswa SLB: 4.548 orang
• Balita: 7.811 orang
• Ibu hamil: 1.835 orang
• Ibu menyusui: 2.613 orang

Dengan cakupan yang luas dan melibatkan berbagai pihak, program MBG diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program ini dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.