Kebijakan Pemangkasan Anggaran Pemerintah Picu Pembatalan Ratusan Acara MICE, Industri Event Terancam

Industri Event Terpukul Akibat Pemangkasan Anggaran Pemerintah

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat pada awal tahun 2025 berdampak signifikan terhadap industri Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) atau industri acara. Ratusan acara, khususnya yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah, dilaporkan mengalami pembatalan atau penundaan, menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit bagi para pelaku industri kreatif.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Industri Event Indonesia (Ivendo) pada tanggal 5 hingga 11 Februari 2025, melibatkan 90 responden dari 16 provinsi di seluruh Indonesia, ditemukan fakta bahwa telah terjadi pembatalan atau penangguhan sebanyak 638 acara di 32 provinsi. Nilai bisnis yang hilang akibat pembatalan ini mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 429,23 miliar. Temuan ini diungkapkan dalam jumpa media yang diadakan di Gedung Smesco, Jakarta, pada hari Kamis.

Sekretaris Jenderal Ivendo, Harry Nugraha, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Ia menjelaskan bahwa mayoritas acara yang dibatalkan adalah kegiatan meeting yang sebelumnya telah direncanakan oleh berbagai instansi pemerintah.

Berikut rincian jenis kegiatan yang mengalami pembatalan:

• Meeting: 50,64%
• Incentive: 12,82%
• Pelatihan/Training: 10,90%

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa industri event memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Tercatat 8.777 acara yang tersebar di 34 provinsi berhasil menggerakkan 8,8 juta tenaga kerja dengan total nilai mencapai Rp 84,46 triliun. Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi destinasi utama untuk kegiatan MICE dan event.

Namun, dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan penyelenggaraan kegiatan MICE menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Bali mencatat jumlah pembatalan acara yang paling tinggi.

Ivendo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang tidak merugikan industri event. Selain itu, Ivendo juga meminta agar pemerintah segera mempercepat proses pembayaran untuk acara-acara yang telah terlaksana sebelumnya. Dukungan untuk sertifikasi Event Sustainability bagi para pekerja dan perusahaan event juga menjadi harapan dari Ivendo.

Ivendo percaya bahwa industri event memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan industri ini.

Dampak Lebih Luas dan Harapan Industri

Kondisi ini tidak hanya merugikan para pelaku industri event secara langsung, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor terkait seperti perhotelan, transportasi, dan pariwisata. Pembatalan acara berarti penurunan okupansi hotel, berkurangnya penggunaan jasa transportasi, dan menurunnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah tujuan MICE. Hal ini tentu saja akan memberikan efek domino yang merugikan perekonomian daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Ivendo menekankan pentingnya sertifikasi Event Sustainability sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing industri event Indonesia di tingkat global. Sertifikasi ini akan memastikan bahwa penyelenggaraan acara dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, seperti penggunaan sumber daya yang efisien, pengelolaan limbah yang baik, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kesadaran dari para pelaku industri, Ivendo optimis bahwa industri event Indonesia dapat bangkit kembali dan terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.