Prabowo Subianto Fokus Genjot Penerimaan Negara di Tengah Penurunan Pajak

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari berbagai sektor. Arahan ini disampaikan dalam rapat khusus yang membahas strategi peningkatan pendapatan negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa fokus utama rapat adalah mencari cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara keseluruhan. Upaya ini mencakup peningkatan pendapatan dari sektor pajak, royalti sumber daya alam, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Rapat ini membahas penerimaan negara secara komprehensif. Bapak Presiden menekankan pentingnya memaksimalkan potensi penerimaan dari seluruh sektor, termasuk pajak, PNBP, dan royalti," ujar Airlangga kepada awak media.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan terpisah, menambahkan bahwa rapat tersebut juga membahas upaya peningkatan rasio pajak (tax ratio). Presiden Prabowo memberikan arahan terkait perbaikan administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

"Rapat terbatas ini fokus pada bagaimana kita dapat meningkatkan rasio pajak dan memperbaiki administrasi perpajakan melalui upaya intensifikasi," jelas Sri Mulyani.

Instruksi Presiden Prabowo ini muncul di tengah laporan penurunan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025. Kementerian Keuangan mencatat penurunan pendapatan negara sebesar 20,85 persen, menjadi Rp 316,9 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 400,36 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak.

Rincian Penerimaan Negara

Berikut rincian penerimaan negara yang dilaporkan Kementerian Keuangan:

• Penerimaan Perpajakan: Rp 240,4 triliun (turun 25% dari tahun lalu)
  • Penerimaan Pajak: Rp 187,8 triliun (turun 30,19% dari tahun lalu)
  • Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rp 52,6 triliun (naik 2,13% dari tahun lalu)
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 76,4 triliun (naik 14,48% dari tahun lalu)

Meski penerimaan pajak mengalami penurunan, penerimaan dari kepabeanan dan cukai serta PNBP menunjukkan peningkatan. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kondisi ini dengan menggenjot penerimaan dari sektor-sektor yang masih menunjukkan kinerja positif.

Sri Mulyani tidak memberikan komentar lebih lanjut mengenai kemungkinan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya sempat menjadi wacana. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah memaksimalkan strategi penerimaan pajak yang sudah ada dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai target penerimaan negara yang telah ditetapkan. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan akan terus dilakukan, serta optimalisasi PNBP dari berbagai sektor.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan dan mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Strategi Pemerintah

Untuk mencapai target penerimaan negara, pemerintah akan fokus pada beberapa strategi utama:

1. Intensifikasi Perpajakan: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
2. Ekstensifikasi Perpajakan: Memperluas basis pajak dengan menyasar sektor-sektor ekonomi yang belum terjangkau.
3. Optimalisasi PNBP: Mengoptimalkan penerimaan dari sumber daya alam, dividen BUMN, dan layanan publik.
4. Perbaikan Administrasi Perpajakan: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses.

Dengan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan penerimaan negara dan mencapai target yang telah ditetapkan.