Jeda Ketegangan? Jokowi Tanggapi Seruan Puan Maharani untuk Akhiri Polemik dengan PDIP

Jokowi Respons Ajakan Puan Maharani Redam Ketegangan dengan PDIP

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan tanggapan terhadap seruan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang mengharapkan agar polemik yang terjadi antara dirinya dengan partai berlambang banteng tersebut dapat segera diakhiri. Tanggapan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap hubungan yang tampak merenggang antara Jokowi, yang dulunya merupakan kader PDIP, dengan partai yang telah membesarkan namanya di dunia politik.

Sebelumnya, Puan Maharani secara implisit menyampaikan pesan agar segala tindakan yang dapat memecah belah persatuan bangsa dihentikan, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ia mengajak semua pihak untuk berpikir positif dan bersama-sama membangun bangsa.

"Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif," kata Puan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Puan juga menekankan pentingnya kerjasama dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa, mengingat tidak ada satu pihak pun yang dapat membangun negara ini sendirian. Ketika ditanya mengenai kondisi terkini hubungan antara PDIP dan Jokowi, Puan memilih untuk tidak memberikan jawaban yang jelas, melainkan mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi diri.

Jokowi Balik Bertanya: Siapa yang Memulai?

Menanggapi ajakan Puan, Jokowi justru melontarkan pertanyaan balik mengenai siapa yang memulai perseteruan ini. "Lha yang mulai dulu siapa," ujarnya di kediamannya di Banjarsari, Solo, Kamis (20/3/2025). Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dengan PDIP.

Sebelumnya, politikus PDIP Deddy Sitorus sempat mengungkap adanya utusan yang menemui pihak PDIP pada tanggal 14 Desember, menyampaikan pesan agar Sekretaris Jenderal PDIP mundur dan meminta agar Jokowi tidak dipecat dari partai. Deddy juga menyebutkan bahwa ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK.

Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi meminta PDIP untuk membuktikan keberadaan utusan yang dimaksud. Ia juga membantah memiliki kepentingan untuk mengirim utusan dan meminta agar dirinya tidak dipecat. Jokowi bahkan mengaku selama ini memilih diam ketika difitnah, namun mengingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.

Peluang Islah Jokowi dan PDIP: Terbuka atau Tertutup?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai bahwa pernyataan Puan Maharani yang meminta agar perseteruan diakhiri mengindikasikan adanya perbedaan pandangan di internal PDIP terkait sikap terhadap Jokowi. Menurutnya, ada kelompok yang bersikap keras dan konfrontatif, yang diwakili oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan politikus lainnya, serta kelompok yang lebih moderat seperti Puan Maharani.

Adi berpendapat bahwa perbedaan pandangan ini membuat sikap politik PDIP seringkali terlihat gamang. Ia juga menyinggung peluang rekonsiliasi antara Jokowi dan PDIP, yang menurutnya masih sangat kecil. Meskipun Puan Maharani menganggap peristiwa politik dengan Jokowi sebagai masa lalu yang tidak perlu diperpanjang, Adi menilai bahwa luka politik yang dirasakan PDIP akibat ditinggalkan Jokowi masih belum sembuh dan sulit untuk dihilangkan.

Meski demikian, Adi menekankan bahwa secara kelembagaan politik, PDIP tetap merupakan kekuatan yang diperhitungkan oleh pemerintahan saat ini. Perlu dicermati perkembangan selanjutnya, apakah kedua belah pihak akan mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan dan mencari titik temu demi kepentingan bangsa dan negara.