Transparansi dan Kejujuran Sebagai Pilar Utama dalam Industri Asuransi Pasca Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) telah membawa angin segar bagi industri asuransi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pembatalan polis asuransi harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah), atau melalui putusan pengadilan. Implikasi dari putusan ini sangat signifikan, menuntut perusahaan asuransi untuk lebih transparan dan mengedepankan perlindungan konsumen dalam setiap aspek bisnisnya.

Implikasi Putusan MK Terhadap Industri Asuransi

Sebelumnya, Pasal 251 KUHD menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk membatalkan polis jika nasabah terbukti tidak memberikan informasi yang jujur dan lengkap saat pengajuan asuransi. Kini, dengan adanya putusan MK, perusahaan tidak bisa lagi sepihak membatalkan polis. Kesepakatan atau putusan pengadilan menjadi syarat mutlak. Hal ini mendorong perusahaan asuransi untuk meningkatkan kehati-hatian (prinsip prudent) dalam proses penerimaan nasabah dan pengelolaan risiko, sekaligus memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat bagi pemegang polis.

Dosen Senior Hukum Asuransi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kornelius Simanjuntak, menekankan bahwa putusan MK ini adalah momentum bagi perusahaan asuransi untuk berinovasi dan menyempurnakan proses bisnis mereka. Inovasi ini harus mencakup peningkatan transparansi dalam komunikasi dengan nasabah, penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai produk asuransi, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahap, mulai dari penawaran hingga klaim.

Asas Iktikad Baik: Fondasi Kontrak Asuransi

Pasal 251 KUHD sebetulnya mengakar pada asas utmost good faith atau iktikad baik yang menjadi fondasi dalam hukum asuransi. Asas ini mewajibkan kedua belah pihak, baik perusahaan asuransi maupun nasabah, untuk bertindak jujur dan terbuka dalam seluruh proses transaksi asuransi. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai objek yang diasuransikan, sementara perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk asuransi yang ditawarkan.

Informasi yang wajib disampaikan oleh nasabah mencakup fakta material, seperti:

• Nama lengkap
• Usia
• Pekerjaan
• Besaran gaji atau penghasilan
• Riwayat penyakit (jika ada)

Fakta material ini krusial bagi perusahaan asuransi untuk melakukan underwriting, yaitu proses penilaian risiko untuk menentukan apakah suatu calon nasabah layak diasuransikan, berapa besar uang pertanggungan yang sesuai, dan berapa premi yang harus dibayarkan. Ketidakjujuran dalam memberikan fakta material dapat menyebabkan perusahaan asuransi salah dalam menilai risiko, yang pada akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak.

Konsekuensi Ketidakjujuran dan Solusi Alternatif

Sebelum putusan MK, ketidakjujuran nasabah dalam memberikan fakta material dapat berujung pada pembatalan polis dan penolakan klaim oleh perusahaan asuransi. Meskipun kini pembatalan polis tidak bisa dilakukan sepihak, asas iktikad baik tetap berlaku. Artinya, nasabah yang tidak jujur tetap berpotensi menghadapi konsekuensi, seperti penyesuaian uang pertanggungan dan premi berdasarkan fakta material yang sebenarnya.

Beberapa perusahaan asuransi memilih untuk tidak langsung membatalkan polis, tetapi melakukan re-evaluasi terhadap risiko dan menyesuaikan uang pertanggungan serta premi. Langkah ini dianggap lebih adil dan proporsional, karena memberikan kesempatan kepada nasabah untuk tetap mendapatkan perlindungan asuransi dengan persyaratan yang telah disesuaikan.

Sengketa dan Penyelesaiannya

Sengketa terkait klaim asuransi seringkali muncul akibat ketidaksesuaian informasi yang diberikan nasabah saat pengajuan polis dengan fakta yang terungkap kemudian. Untuk menghindari sengketa, sangat penting bagi nasabah untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap sejak awal. Selain itu, perusahaan asuransi juga harus proaktif dalam memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya kejujuran dan transparansi dalam proses asuransi.

Putusan MK ini juga mengingatkan kita bahwa proses penyelesaian sengketa asuransi harus mengedepankan musyawarah dan mufakat. Jika kesepakatan tidak tercapai, jalur hukum dapat ditempuh. Namun, idealnya, kedua belah pihak berusaha mencari solusi yang saling menguntungkan, demi menjaga hubungan baik dan menghindari kerugian yang lebih besar.

Kesimpulan

Putusan MK terkait Pasal 251 KUHD adalah tonggak penting dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen di industri asuransi. Putusan ini menuntut perusahaan asuransi untuk lebih transparan, akuntabel, dan berhati-hati dalam setiap proses bisnisnya. Sementara itu, nasabah juga diharapkan untuk lebih jujur dan terbuka dalam memberikan informasi. Dengan menjunjung tinggi asas iktikad baik, industri asuransi di Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.