Mahkamah Konstitusi Soroti Fenomena Caleg Terpilih Mundur untuk Pilkada: Politik Transaksional Menciderai Demokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menyoroti fenomena mengkhawatirkan terkait pengunduran diri calon legislatif (caleg) terpilih yang memilih untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MK menilai tindakan ini sebagai cerminan dari praktik politik transaksional yang tidak sehat dan berpotensi mendegradasi esensi kedaulatan rakyat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sebuah pernyataan di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, pada hari Jumat, (21/3/2025), menekankan bahwa pengunduran diri caleg terpilih untuk kembali berkompetisi dalam pemilu merupakan bentuk kemunduran dari prinsip demokrasi. Tindakan ini dianggap melanggar amanat yang telah diberikan oleh rakyat yang memilih mereka.

"Fenomena pengunduran diri menurut mahkamah menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi pemilihan umum," tegas Arsul Sani saat membacakan pertimbangan putusan sengketa nomor 176/PUU-XXII/2024.

Lebih lanjut, MK menjelaskan bahwa pengunduran diri para caleg terpilih ini berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang telah memberikan suara mereka. Meskipun demikian, MK mengakui bahwa caleg terpilih memiliki hak untuk mengundurkan diri, namun dengan batasan yang jelas agar tidak melanggar prinsip konstitusional dan mencederai kepercayaan pemilih.

MK memberikan pengecualian bagi pengunduran diri yang dilakukan untuk tujuan menjalankan tugas negara, seperti pengangkatan menjadi menteri atau pejabat publik lainnya yang tidak melalui proses pemilihan umum. Dengan kata lain, pengunduran diri diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mengemban amanah negara yang lebih tinggi, bukan sekadar mengejar kekuasaan melalui jalur Pilkada.

Putusan MK Mengubah Norma Pengunduran Diri Caleg Terpilih

Menindaklanjuti permasalahan ini, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait syarat pengunduran diri caleg terpilih. Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan putusan menyatakan bahwa Pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Artinya, pasal tersebut hanya berlaku jika dimaknai bahwa pengunduran diri dilakukan karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Putusan ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang lebih jelas dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh caleg terpilih yang hanya ingin memanfaatkan momentum Pilkada.

Implikasi Putusan MK

Putusan MK ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pembatasan yang lebih ketat terkait pengunduran diri caleg terpilih, diharapkan dapat:

• Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
• Mencegah praktik politik transaksional yang merugikan kepentingan rakyat.
• Memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih benar-benar fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai legislator.
• Memperkuat kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan umum.

Putusan MK ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali praktik berdemokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh para политик tetap berpegang pada prinsip-prinsip konstitusi dan menghormati kedaulatan rakyat.

Dengan adanya putusan ini, diharapkan para caleg terpilih dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Daftar Kata Kunci Penting:

• Mahkamah Konstitusi (MK)
• Caleg Terpilih
• Pilkada
• Pengunduran Diri
• Politik Transaksional
• Kedaulatan Rakyat
• Pemilihan Umum
• Hak Konstitusional
• Uji Materi
• Undang-Undang Pemilu