Hasto Kristiyanto: Kasus Hukum yang Menjeratnya Diduga Bermotif Politik

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pembelaan dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Dalam eksepsinya, Hasto meyakini bahwa kasus yang dihadapinya merupakan bentuk kriminalisasi yang didasari oleh perbedaan pandangan politik.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Hasto mengungkapkan keyakinannya bahwa kasus ini sarat dengan muatan politis yang memanfaatkan hukum sebagai alat untuk menekan dirinya. Menurutnya, sikap kritis PDI Perjuangan terhadap berbagai isu nasional menjadi pemicu utama dari kriminalisasi ini.

"Mengapa saya dan tim penasihat hukum berani menyimpulkan bahwa kasus ini lebih banyak aspek politiknya? Karena hukum dijadikan alat pembenar yang mengarah pada kriminalisasi hukum," ujar Hasto dengan nada meyakinkan.

Sikap Kritis PDI Perjuangan Sebagai Pemicu

Hasto menjelaskan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan sikap politik partai terkait berbagai isu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa contoh sikap kritis yang ia sebutkan antara lain:

• Penolakan Kehadiran Tim Israel di Piala Dunia U-20 2023: PDI Perjuangan menolak keras kehadiran tim nasional Israel dalam ajang tersebut.
• Kritik Terhadap Intervensi MK: Hasto menyoroti dugaan intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden.
• Penegakan Konstitusi dan Demokrasi: PDI Perjuangan berkomitmen untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil.
• Penolakan Penggunaan Sumber Daya Negara: Hasto menentang penggunaan dana dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan pemilu.

Menurut Hasto, sikap-sikap kritis inilah yang memicu ketidaksenangan dari pihak penguasa. Ia mengklaim bahwa sejak Agustus 2023, PDI Perjuangan dan dirinya telah menerima berbagai bentuk intimidasi, yang mencapai puncaknya menjelang proses pemecatan kader-kader partai yang dianggap memiliki pengaruh kuat.

Kasus Harun Masiku Sebagai Instrumen Politik

Lebih lanjut, Hasto menuding bahwa kasus Harun Masiku sengaja dijadikan instrumen untuk menekan dirinya dan PDI Perjuangan. Ia menunjuk pada pola peningkatan publikasi kasus Harun Masiku di media massa yang selalu bertepatan dengan momen-momen penting terkait dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan.

"Kasus Harun Masiku selalu cenderung naik seiring dengan dinamika politik dan sikap kritis PDI Perjuangan," tegas Hasto.

Hasto menegaskan bahwa sikap politik PDI Perjuangan adalah cerminan dari kedaulatan partai yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan gentar menghadapi tekanan dan akan terus menyuarakan kebenaran.