Menhub Instruksikan Pemda dan Polri Tindak Tegas Ormas Penghalang Posko Mudik Lebaran di Bekasi

Kemenhub Ambil Tindakan Terkait Penghalangan Posko Mudik oleh Ormas

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespons cepat laporan mengenai adanya organisasi masyarakat (ormas) yang menghalangi pendirian posko mudik Lebaran 2025 di wilayah Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak tegas oknum yang terlibat.

"Kami akan berkoordinasi dengan Pemda Bekasi dan Polri untuk menangani masalah ini," ujar Dudy di Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). "Apalagi posko tersebut didirikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat."

Menhub menekankan bahwa pendirian posko mudik merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Tindakan penghalangan oleh ormas dinilai sangat merugikan dan tidak sejalan dengan semangat gotong royong dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.

Koordinasi dengan Polri dan Pemda Bekasi

Dudy menambahkan, Kemenhub menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan Pemda Bekasi. Diharapkan, tindakan tegas dapat diambil agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Kami percaya Polri dan Pemda Bekasi akan bertindak profesional dan proporsional dalam menangani kasus ini," katanya.

Antisipasi Lonjakan Pemudik Lebaran 2025

Kemenhub juga terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik pada Lebaran 2025. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa atau 52% dari total penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik.

Pergerakan terbesar diperkirakan terjadi di Pulau Jawa, dengan potensi mencapai 81,5 juta orang atau 51,3% dari total pemudik. Mayoritas pemudik berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kemenhub memperkirakan peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan mencapai 60% pada puncak arus mudik.

Upaya Pemerintah Meningkatkan Pelayanan Mudik

Untuk mengatasi potensi kepadatan lalu lintas dan memberikan pelayanan yang optimal bagi pemudik, Kemenhub telah menyiapkan berbagai langkah strategis, antara lain:

  • Penambahan jumlah armada transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
  • Pengoperasian jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan di jalan tol.
  • Peningkatan frekuensi perjalanan kereta api.
  • Penyediaan fasilitas istirahat dan pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik.
  • Pengintensifan patroli dan pengawasan oleh petugas gabungan.

Kemenhub mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik untuk mempersiapkan diri dengan baik, mematuhi peraturan lalu lintas, dan menjaga kesehatan. Dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang baik, diharapkan perjalanan mudik Lebaran 2025 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman.