Prediksi Lonjakan Pergerakan Mudik Lebaran 2025: 146 Juta Jiwa dan Tantangan Infrastruktur Jawa Barat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 akan mencapai angka yang signifikan, yakni sebanyak 146,48 juta jiwa. Angka ini setara dengan lebih dari 52 persen dari total populasi Indonesia, berdasarkan hasil survei kolaboratif Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas. Proyeksi ini mengindikasikan peningkatan mobilitas penduduk yang masif dan menghadirkan tantangan besar bagi pengelolaan transportasi dan infrastruktur, khususnya di Pulau Jawa.

Potensi pergerakan penduduk dari Pulau Jawa sendiri diperkirakan mencapai 51,3 persen atau sekitar 81,5 juta orang. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi tiga provinsi penyumbang terbesar arus mudik. Puncak arus mudik diprediksi akan meningkatkan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta hingga 60 persen dibandingkan hari normal. Delapan gerbang tol, tiga di antaranya berada di Jawa Barat, akan menjadi titik kritis dalam mengelola lonjakan volume kendaraan. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama yang intensif antara Kemenhub dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi potensi kemacetan dan memastikan kelancaran arus mudik.

Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah munculnya pasar tumpah di jalur mudik arteri Jakarta-Jawa Tengah. Berdasarkan data historis, diperkirakan 25 pasar tumpah akan muncul di sepanjang jalur tersebut antara tanggal 26 hingga 29 Maret 2025. Keberadaan pasar tumpah ini berpotensi menimbulkan kemacetan dan hambatan lalu lintas lainnya, seperti aktivitas delman, becak, dan angkutan kota (angkot) yang mangkal. Oleh karena itu, Kemenhub menekankan perlunya pengendalian dan pengaturan yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif pasar tumpah terhadap kelancaran arus mudik.

Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Kemenhub telah menyiapkan sejumlah strategi. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat krusial, meliputi:

• Pembentukan Posko Pelayanan dan Monitoring Angkutan Lebaran di Jawa Barat.
• Pengecekan kesiapan armada transportasi.
• Konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis.
• Peningkatan akses dan layanan angkutan feeder menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.
• Intensifikasi penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan.

Kemenhub juga berharap adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar instansi terkait untuk memastikan kelancaran arus mudik dan kepuasan pemudik. Pemantauan yang ketat dan responsif terhadap situasi di lapangan juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat selama Lebaran 2025.