Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencatatkan serangkaian kebijakan signifikan dalam seratus hari pertama masa jabatannya, dimulai sejak pelantikannya pada 20 Februari 2025. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, keamanan, tata ruang, hingga efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Reformasi Pendidikan dan Kedisiplinan

Salah satu tindakan pertamanya adalah menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok terkait penyelenggaraan study tour ke luar provinsi yang bertentangan dengan surat edaran gubernur. Langkah ini menunjukkan ketegasan Dedi Mulyadi dalam menegakkan aturan dan memastikan keselamatan serta efektivitas kegiatan pendidikan.

Gagasan kontroversial mengenai wajib militer bagi siswa juga menjadi sorotan. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa program ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda Jawa Barat. Wacana ini menuai beragam reaksi, memicu perdebatan tentang relevansi dan efektivitasnya dalam konteks pendidikan modern.

Penegakan Hukum dan Investasi

Dalam bidang keamanan dan investasi, Dedi Mulyadi berupaya memberikan perlindungan kepada pengusaha dari gangguan organisasi masyarakat (ormas) melalui program "Operasi Jabar Manunggal". Program ini menyediakan bantuan biaya keamanan dan bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Jawa Barat. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tata Ruang dan Lingkungan

Tata ruang Jawa Barat yang dinilai kacau menjadi fokus perhatian Dedi Mulyadi. Ia mengkritisi kondisi tersebut sebagai pemicu bencana dan mendesak revisi undang-undang tata ruang dalam waktu satu tahun. Komitmen ini menunjukkan keseriusannya dalam menata ulang pembangunan dan mitigasi risiko bencana di Jawa Barat.

Penertiban bangunan ilegal juga menjadi prioritas. Dedi Mulyadi memimpin langsung pembongkaran 60 bangunan liar di bantaran Kali Sepak, Bekasi, dan penyegelan bangunan di Puncak, Bogor, yang dianggap merusak daerah resapan air. Tindakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, karena dinilai sebagai langkah konkret dalam menjaga lingkungan dan mencegah banjir.

Efisiensi Anggaran dan Infrastruktur

Dedi Mulyadi mendukung Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi pengelolaan anggaran. Ia menekankan pengurangan perjalanan dinas, rapat di hotel, dan kegiatan seremonial yang tidak perlu. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan mengalokasikan sumber daya untuk program-program yang lebih produktif.

Percepatan program strategis infrastruktur juga menjadi fokus utama. Dedi Mulyadi menargetkan perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan 3.333 ruang kelas baru selesai tahun ini. Selain itu, ia berkomitmen memberantas premanisme yang menghambat investasi melalui sinergi dengan aparat penegak hukum.

Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan

Kebijakan terbaru yang mendapat sambutan positif dari masyarakat adalah penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai 20 Maret 2025 hingga 6 Juni 2025. Kebijakan ini memberikan keringanan bagi masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Berikut daftar kebijakan yang telah dilakukan:

• Penonaktifan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok
• Wacana Wajib Militer bagi Siswa
• Perlindungan Pengusaha dari Ormas
• Kritik Tata Ruang yang Kacau
• Efisiensi Anggaran
• Percepatan Program Strategis Infrastruktur
• Pembongkaran Bangunan Ilegal
• Penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan

Gebrakan-gebrakan Dedi Mulyadi dalam seratus hari pertama menjabat menunjukkan komitmennya untuk melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Efektivitas dan dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakan ini akan terus dievaluasi dan menjadi penentu arah pembangunan Jawa Barat di masa depan.