Pengesahan UU TNI Dikecam Publik, Bahlil Lahadalia: Semua Pihak Berniat Baik

UU TNI Disahkan di Tengah Gelombang Protes, Pemerintah Klaim Niat Baik

Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kecaman luas dari berbagai elemen masyarakat. Gelombang demonstrasi dan penolakan terus bergulir, mempertanyakan substansi dan implikasi dari revisi UU tersebut. Di tengah kontroversi ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses legislasi memiliki niat baik.

"Semuanya punya niat yang baik ya," ujar Bahlil usai menghadiri acara di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Kabupaten Bogor, Jumat (21/3/2025). Pernyataan ini seolah menepis kekhawatiran publik terkait potensi penyimpangan atau dampak negatif dari UU TNI yang baru disahkan.

Bahlil menjelaskan bahwa Partai Golkar secara aktif terlibat dalam penyusunan RUU TNI. Ia meyakini bahwa permasalahan yang muncul sebagai akibat dari penolakan publik dapat diselesaikan melalui sosialisasi yang efektif.

"Sudah lewat fraksi, sudah lewat anggota Komisi I, dan sudah lewat pimpinan Komisi I, kebetulan Golkar di sana ada Pak Dave Laksono dan Ibu Nurul," jelasnya. "Saya pikir semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya, tinggal kita sosialisasikan ya," imbuh Bahlil, mengindikasikan bahwa komunikasi yang intensif dengan masyarakat menjadi kunci untuk meredam kekhawatiran.

Tanggapan Ketua DPR

Senada dengan Bahlil, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang masih menolak dan melakukan demonstrasi terhadap revisi UU TNI. Puan meyakinkan bahwa kekhawatiran dan kecurigaan yang muncul di masyarakat tidak akan terbukti.

"Kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, kami siap memberikan penjelasan," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

"Bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang RUU TNI tidak sesuai dengan yang diharapkan, insyaallah tidak. Kami berharap RUU TNI yang tadi disahkan nantinya ke depan akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," sambungnya.

Kontroversi dan Kekhawatiran Publik

Meski demikian, pernyataan Bahlil dan Puan tidak serta merta meredakan gelombang protes. Masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok mahasiswa tetap menyuarakan penolakan terhadap UU TNI, mengkhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan ruang sipil, dan kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di era reformasi.

Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan antara lain:

• Perluasan Kewenangan TNI: Kritik utama tertuju pada pasal-pasal yang dianggap memberikan kewenangan berlebihan kepada TNI dalam penanganan masalah keamanan internal, yang seharusnya menjadi ranah kepolisian.
• Potensi Tumpang Tindih: Kekhawatiran muncul terkait potensi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, yang dapat memicu konflik horizontal dan ketidakjelasan hukum.
• Kurangnya Pengawasan Sipil: Masyarakat sipil menilai bahwa mekanisme pengawasan terhadap TNI dalam UU yang baru masih lemah, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Pemerintah dan DPR diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif dengan masyarakat sipil untuk menjembatani perbedaan pandangan dan mengakomodasi kekhawatiran yang ada. Transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi UU TNI menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa UU tersebut benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Sosialisasi yang dijanjikan oleh pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga UU TNI dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan.