Penyelewengan Bansos di Banten: Ironi di Tengah Kemiskinan

Banten digegerkan dengan temuan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Ribuan warga miskin di provinsi ini menjerit karena hak mereka untuk menerima bansos tak kunjung terpenuhi. Sebuah fakta pahit terungkap dalam forum dialog pilar-pilar sosial yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Rabu (19/3/2025): ribuan orang kaya justru menikmati bantuan yang seharusnya menjadi hak kaum papa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) turut hadir dalam forum tersebut. Gubernur Banten, Andra Soni, menyatakan keterkejutannya atas temuan ini. Ia mengakui bahwa data kemiskinan di Banten selama ini belum akurat. "Ternyata selama ini data orang miskin kita banyak yang belum sempurna," ungkap Andra kepada awak media.

Data yang dipaparkan Mensos Gus Ipul menunjukkan bahwa 4.386 warga Banten yang tergolong mampu secara ekonomi justru menerima bansos sembako. Ironisnya, banyak warga miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Kondisi ini memicu keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos.

Andra Soni menjelaskan bahwa peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Sistem DTSEN memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi sendiri kategori kesejahteraannya, apakah masuk dalam desil (kelompok kesejahteraan) 1 (miskin ekstrem) atau desil 10 (paling sejahtera).

"Kalau DTSEN kan bisa mengecek diri kita sendiri apakah kita masuk desil (kategori kesejahteraan) 1 atau 10," kata Andra.

Temuan ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem pendataan dan penyaluran bansos di Banten. Ketidakakuratan data dan lemahnya pengawasan membuka celah bagi penyalahgunaan bantuan, sehingga ribuan warga miskin terabaikan.

Reformasi Data dan Pengawasan Mendesak

Kasus di Banten ini menjadi potret buram efektivitas program bansos di Indonesia. Pemerintah daerah dan pusat perlu segera berbenah diri untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Reformasi data kemiskinan menjadi kunci utama. Data harus akurat, mutakhir, dan terintegrasi dengan baik.

Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran bansos juga harus diperketat. Perlu ada mekanisme pelaporan dan pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos juga sangat penting.

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

• Validasi dan Verifikasi Data: Lakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan secara berkala, melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
• Transparansi: Buka akses informasi terkait data penerima bansos kepada publik, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
• Pengawasan Berlapis: Libatkan berbagai pihak dalam pengawasan penyaluran bansos, termasuk aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan media.
• Sanksi Tegas: Berikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyalahgunaan bansos.

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat miskin meningkatkan kesejahteraannya. Jangan sampai ironi di Banten terulang di daerah lain.